pemkotmadiun_
22 Aug 2024 10:55:36
Buka FGD Pro JKK-JKM, Sekda: Banyak Manfaatnya, Program Harus Terus Diperluas
Buka FGD Pro JKK-JKM, Sekda: Banyak Manfaatnya, Program Harus Terus Diperluas
MADIUN – Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pro JKK-JKM) Kota Madiun terus dioptimalkan. Meski cakupan sudah tinggi saat ini, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memperluas jangkauan. Hal itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Pro JKK-JKM di Votel Kartika, Kamis (22/8). Kegiatan dibuka Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto.
Sekda menyebut saat ini cakupan kepesertaan Pro JKK-JKM di Kota Madiun mencapai 15.623. Padahal pada saat program pertama kali berjalan pada 2020 dengan nama Siaga Kita tersebut hanya sebanyak 3 ribuan peserta. Biarpun begitu, pemerintah terus mengoptimalkan cakupan. Tak hanya itu, melalui FGD tersebut juga diharapkan bisa menghimpun masukan dari tingkat bawah untuk mengantisipasi kendala yang mengemuka.
‘’Jadi program ini sudah berjalan sejak 2020 lalu dan rutin minimal dua kali dalam setahun kita gelar FGD sebagai sarana evaluasi,’’ kata Sekda.
Sekda menyebut program tersebut diluncurkan untuk mengantisipasi terjadinya kemiskinan. Setidaknya terdapat empat tingkatkan kemiskinan. Masyarakat yang berada di ambang kemiskinan dan bekerja diberikan bantuan ini. Harapannya, saat kepala keluarga meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tidak turun ke tingkatan kemiskinan di bawahnya.
‘’Kepala keluarga dan bekerja kita beri jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Saat meninggal ahli waris bisa mendapatkan santunan. Jika masih sekolah juga dapat beasiswa sampai lulus,’’ ungkapnya.
Dari belasan ribu kepesertaan itu, Pemerintah Kota Madiun menggelontorkan Rp 3,5 miliar setahun untuk pembayaran premi ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kepesertaan bakal terus diperluas ke depan. Sebab, masih ada pekerja yang penerima upah maupun bukan penerima upah yang belum tercover program tersebut. Sementara masih ada 2 ribu lebih kuota yang tersisa.
‘’Anggaran kita tambah dengan harapan cakupan juga bertambah. Makanya, tadi saya minta kepada lurah dan camat untuk punya data base terkait warganya yang bekerja dan belum mendapatkan program,’’ tegasnya. (ney/agi/diskominfo)