pemkotmadiun_
06 Mar 2025 01:38:53
Putus Rantai Korupsi, Wali Kota Madiun Ikuti Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025 Secara Virtual MADIUN
Putus Rantai Korupsi, Wali Kota Madiun Ikuti Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025 Secara Virtual
MADIUN – Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengikuti Zoom Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di GCIO Kota Madiun, Rabu (5/3).
Dalam kegiatan ini, Dr. Maidi didampingi oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekda Kota Madiun, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya, menekankan pentingnya penguatan MCP sebagai alat utama dalam mencegah korupsi di daerah.
“Sejak 2004 hingga 2024, KPK mencatat 38 persen kasus korupsi terjadi di tingkat kabupaten dan kota, sementara 12 persen terjadi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih perlu perbaikan,” ujarnya.
Di depan perwakilan dari 38 provinsi, 419 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia, Ketua KPK Setyo Budiyanto, juga menegaskan bahwa MCP merupakan alat penting bagi daerah untuk mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan sistem pengawasan.
“Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Maidi menegaskan bahwa penerapan MCP selaras dengan visi dan misi keenam Kota Madiun, yaitu Anti Korupsi. Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah agar tidak terjadi pemborosan yang berpotensi menjadi celah korupsi.
● #BiasakanyangBenar
● #LawanKorupsi
● #BerawaldariKita
● #BeraniJujurHebat