Bimtek Prodeskel, Pemkot Madiun Tekankan Penyelesaian Masalah Warga yang Terukur

MADIUN – Data kelurahan tidak cukup hanya menjadi catatan administratif, tetapi harus menjadi pijakan dalam menyusun program yang mampu menjawab persoalan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu penekanan dalam Bimbingan Teknis Profil Desa dan Kelurahan (Bimtek Prodeskel) yang diikuti Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Senin (19/10).

Dalam kesempatan tersebut, Bagus mendorong agar perencanaan program pemerintah lebih berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat. Salah satunya melalui program Wali Kota Bersama Rakyat (WBR) yang kini diarahkan untuk menangani persoalan mendesak dan darurat di tingkat kelurahan, dengan target waktu penyelesaian yang terukur.

Jika sebelumnya WBR dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam lingkup satu kecamatan secara bersamaan, kini pelaksanaannya dibagi menjadi tiga kelompok kelurahan dalam satu kecamatan. Perubahan pola ini dilakukan agar penjaringan aspirasi, identifikasi persoalan, hingga penanganannya dapat berjalan lebih fokus.

Persoalan prioritas dihimpun berdasarkan usulan dari RT. Selanjutnya, lurah menyaring usulan tersebut sebelum meneruskannya ke Bagian Pemerintahan untuk ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangan masing-masing.

“Sekarang saya mencari permasalahan yang harus diselesaikan di masing-masing kelurahan melalui usulan RT. Permasalahan yang mendesak dan darurat,” ujarnya.

Setiap persoalan yang ditangani juga harus memiliki target penyelesaian yang jelas. Jangka waktunya disesuaikan dengan tingkat persoalan, mulai dari satu hari, tujuh hari, 30 hari, hingga 60 hari. Penentuan target dilakukan bersama OPD terkait yang bertanggung jawab atas penyelesaian di lapangan.

Tak hanya dalam pelayanan masyarakat, pendekatan berbasis masalah juga didorong dalam perencanaan program dan penggunaan anggaran. Setiap subkegiatan harus memiliki dasar persoalan yang jelas, bentuk intervensi yang tepat, serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.

“Apa yang dianggarkan teman-teman itu harus jelas subkegiatan ini problemnya apa, kemudian nanti akan diintervensi seperti apa. Kita akan lihat output-nya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa, baru ngomong duit,” tegasnya.

Melalui pendekatan tersebut, data dan pemetaan persoalan di tingkat kelurahan diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, program yang direncanakan tidak berhenti pada pendataan maupun pengalokasian anggaran, tetapi berlanjut pada penyelesaian masalah dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

(dspp/kus/diskominfo)