Pemkot Madiun Petakan Seluruh Saluran, Pembenahan Infrastruktur Lingkungan Dikebut

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun terus menindaklanjuti persoalan infrastruktur dan kebutuhan sosial masyarakat. Peninjauan di Kelurahan Patihan, Sogaten, dan Ngegong menemukan sejumlah hal yang perlu segera ditangani, mulai dari kerusakan tutup bak kontrol, saluran lingkungan, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga bantuan bagi warga rentan.

Dalam peninjauan tersebut, Plt Walikota F Bagus Panuntub mengatakan, pembenahan saluran lingkungan menjadi salah satu perhatian utama. Kerusakan tutup bak kontrol di wilayah Sogaten dan Ngegong dinilai berisiko membahayakan warga sehingga perlu segera diperbaiki. Pemkot menargetkan perbaikan saluran lingkungan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua pekan, sedangkan pengerukan sungai diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan.

“Untuk pembenahan selokan-selokan paling dua mingguan. Terus, untuk pengerukan sungai sekitar dua bulan,” ujarnya. 

Tak hanya menangani titik-titik yang mengalami kerusakan, Pemkot Madiun juga berencana memetakan seluruh jaringan saluran di wilayah kota. Langkah ini diperlukan agar pembenahan tidak dilakukan secara parsial, melainkan berdasarkan kondisi dan keterhubungan jaringan secara menyeluruh. Terlebih, sejumlah saluran merupakan jaringan lama yang berpotensi mengalami perubahan maupun tertutup material.

“Jangan sampai kita mengerjakan atau membangun, tetapi hasilnya terpotong-potong. Karena itu, kita akan memetakan dulu kondisi seluruh saluran di Kota Madiun agar pembenahannya bisa dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya. 

Menurutnya, pemetaan tersebut akan dibahas bersama jajaran terkait. Pemkot juga ingin melibatkan masyarakat dalam upaya pembenahan saluran lingkungan agar penanganan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan memberikan manfaat jangka panjang.

Di sisi lain, perhatian juga diberikan kepada warga rentan, termasuk lansia yang membutuhkan bantuan sosial. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan lansia yang berdasarkan pemutakhiran data berada pada desil 6–10, tetapi masih membutuhkan intervensi. Kondisi ini menjadi perhatian agar penanganan tidak semata-mata mengacu pada data, tetapi juga mempertimbangkan kenyataan yang ditemukan di lapangan.

Pemkot Madiun berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kader sosial, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut. Bantuan awal berupa sembako disalurkan dengan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Madiun. Sementara itu, kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni milik warga tersebut telah terpenuhi.

“Yang penting, kondisi riil di lapangan harus menjadi perhatian. Data dari Dinas Sosial sudah dilaporkan ke pusat, sehingga kebutuhan warga yang benar-benar memerlukan bantuan bisa ditindaklanjuti,” ucapnya.

Plt walikota menambahkan, pembaruan data kesejahteraan melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan. Pelaporan tersebut diharapkan membantu proses pemutakhiran data agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Selain infrastruktur dan bantuan sosial, kondisi tempat pemakaman di wilayah Sogaten dan Ngegong turut menjadi perhatian. Menyusul kapasitas yang mulai penuh, Pemkot Madiun akan segera membahas persiapan kebutuhan lahan pemakaman untuk tahun depan. Berbagai persoalan tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap berdasarkan hasil pendataan dan koordinasi lintas perangkat daerah.

(dspp/kus/diskominfo)