Reses DPRD, Plt Wali Kota Paparkan Arah Pembangunan Kota Madiun, SDM Unggul hingga Zero Waste Jadi Prioritas

MADIUN – Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghadiri kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kota Madiun Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Madiun Nur Salim, di Aula Kecamatan Kartoharjo, Senin (3/8). Kehadiran Plt wali kota menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menyerap sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Plt wali kota memaparkan arah pembangunan Kota Madiun tahun 2027 yang tetap mengacu pada visi dan misi daerah, dengan pola pelaksanaan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.

"Visi dan misi tetap berjalan. Yang kami ubah adalah pola pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Menurut Plt wali kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Karena itu, Pemkot Madiun akan memperkuat berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kualitas beasiswa mahasiswa, penguatan intervensi penanganan stunting, hingga menyiapkan program Tabungan Generasi Emas sebagai investasi jangka panjang bagi anak-anak Kota Madiun.

Selain penguatan SDM, Pemkot juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan seni budaya di tingkat kelurahan agar perputaran ekonomi semakin meningkat.

Plt wali kota juga kembali menegaskan komitmennya mewujudkan Zero Waste 2027. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dengan memulai pengelolaan dan pemilahan sampah dari rumah tangga.

"Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Karena itu pengelolaan harus dimulai dari rumah," tegasnya.

Plt wali kota berharap sinergi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat semakin kuat, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dalam forum reses dapat menjadi masukan dalam penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

(Bip/rat/diskominfo)