Targetkan Keaktifan JKN 95 Persen, Pemkot Madiun dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Perluas Perlindungan Kesehatan Masyarakat

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerataan akses layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas yang terus didorong pemerintah kota. Komitmen tersebut ditegaskan Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menghadiri Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama bersama BPJS Kesehatan di Hotel Mercure, Selasa (2/6). Forum tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025 hingga triwulan I 2026 di Kota Madiun.

Forum komunikasi tersebut menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat. Dari hasil evaluasi itu, tingkat keaktifan kepesertaan JKN tercatat mencapai 90,13 persen. Sementara jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan di Kota Madiun saat ini mencapai sekitar 190 ribu jiwa.

Dalam arahannya, Plt wali kota mengatakan capaian tersebut menjadi modal yang baik, namun masih perlu ditingkatkan agar target keaktifan peserta sebesar 95 persen dapat tercapai.

" Data yang disampaikan BPJS tadi sudah dibedah bersama. Kita melihat mana saja yang perlu ditambah agar tingkat keaktifan kepesertaan bisa terus meningkat,” ujarnya.

Sebagai upaya mengejar target tersebut, Pemkot Madiun berencana menambah sekitar 9.000 peserta BPJS Kesehatan pada tiga bulan terakhir tahun ini. Penambahan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Menurut Plt wali kota, tambahan peserta tersebut diperlukan untuk menjamin tingkat keaktifan kepesertaan mencapai 95 persen. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

"Insyaallah nanti di tiga bulan terakhir, karena kita menyesuaikan anggaran yang ada, akan kita tambahkan sekitar 9.000 peserta. Itu untuk menjamin agar keaktifan kepesertaan bisa mencapai 95 persen," katanya.

Plt wali kota berharap target tersebut tidak hanya tercapai pada 2026, tetapi juga dapat dipertahankan sepanjang 2027. Menurutnya, peningkatan keaktifan peserta bukan hanya menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap jaminan kesehatan masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Harapannya 2027 kita full bisa 95 persen selama setahun. Tentunya ini tidak hanya menjadi bukti kepedulian pemerintah kota terhadap kepesertaan atau jaminan kesehatan saja, tetapi bagaimana kolaborasi antara BPJS dengan pemerintah kota memberikan pelayanan kesehatan yang diinginkan masyarakat," pungkasnya. (Rams/rat/diskominfo)