MADIUN – Ketimpangan antara data dan realitas di lapangan menjadi perhatian serius Plt. Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menghadiri Rakerda MUI di Panti PKK, Sabtu (11/4). Ia menegaskan perlunya gerak cepat dan kolaboratif dalam menjawab persoalan tersebut.
Dalam arahannya, Plt wali kota menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan program pembangunan. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar rencana kerja yang telah disusun dapat berjalan optimal.
“Saya memang fokus menggandeng semua pihak dalam rangka sinergi, tidak hanya Pemkot Madiun saja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah isu krusial seperti kemiskinan, pengangguran, dan stunting yang membutuhkan intervensi nyata berbasis data akurat. Meski angka kemiskinan tercatat turun dari 4,38 persen menjadi 3,89 persen, kondisi di lapangan dinilai masih menunjukkan perbedaan signifikan.
“Saya senang masyarakat diberi bantuan, tapi dari segi data saya tidak senang. Karena intervensi bagi saya belum maksimal,” tegasnya.
Untuk memastikan validitas data, ia telah menginstruksikan para lurah turun langsung ke lapangan dengan pendekatan bottom-up. Lurah pun diposisikan sebagai garda terdepan dalam memotret kondisi riil masyarakat.
Dalam upaya memperkuat intervensi sosial, Pemkot Madiun menggandeng MUI, Baznas, DMI, dan FKUB. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengawal penanganan masalah secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong perubahan pendekatan dari sekadar pemberian bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat.
Plt wali kota pun berharap MUI dapat mengambil peran strategis dalam merumuskan program kerja yang selaras dengan isu-isu aktual, terutama dalam penguatan ekonomi.
“Target saya adalah ekonomi. Jadi mindset harus diubah. Saya yakin MUI bisa lebih cepat mengeksekusi rencana kerja yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah kota,” pungkasnya.
(Bip/rat/diskominfo)
2024 © by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun