Gelar Rapat Dinas Pemkot Madiun, Plt Wali Kota Tekankan Kinerja ASN dan Penataan Kota

MADIUN - Sebagai bentuk komitmen mempercepat pembangunan tahun 2026, Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar rapat dinas pejabat di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin (6/4). Agenda rutin ini menjadi momentum penguatan komitmen dan sinergi antarperangkat daerah guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan pentingnya percepatan kinerja serta penguatan fungsi pengawasan di seluruh sektor pemerintahan. Ia menyoroti masih adanya program yang dinilai tidak sesuai terhadap hasil yang diharapkan.

“Saya ingin memaksimalkan seluruh ASN di Kota Madiun. Perencanaan yang sudah ada harus benar-benar dipastikan eksekusinya sesuai. Inspektorat saya minta aktif mengecek, jangan sampai kegiatan yang dijalankan tidak linier dengan perencanaan,” ujarnya.

Selain pengawasan, optimalisasi peran Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian. Menurutnya, percepatan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif yang solid dan terkoordinasi.

Sorotan khusus diberikan pada peran sekretaris di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum optimal. Kepala OPD diminta memastikan sekretaris berfungsi aktif sebagai penggerak internal organisasi.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua harus satu komando. Kalau tidak, berat kita menjalankan program,” tegasnya.

Tak hanya aspek internal, penataan kota turut menjadi perhatian. Sejumlah fasilitas publik seperti pasar, ruang terbuka, hingga kawasan pedagang kaki lima (PKL) diminta segera dibenahi. Perbaikan infrastruktur dasar, mulai dari drainase, penerangan jalan, hingga fasilitas kebersihan, turut menjadi prioritas.

Penertiban PKL, lanjutnya, akan dilakukan secara tegas namun tetap humanis. Para pedagang juga didorong lebih mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan usaha.

Menutup arahannya, Plt wali kota meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti hasil rapat dan memperkuat respons terhadap pengaduan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi media sosial OPD sebagai sarana komunikasi publik dan kontrol kinerja.

“Saya akan pantau langsung, termasuk lewat laporan dan media sosial. Semua harus aktif dan responsif,” pungkasnya.   (Ws Hendro/rat/diskominfo)