Gelar Forum Konsultasi Publik, Pemkot Madiun Susun RKPD dan Renja Perangkat Daerah 2027

MADIUN - Penyusunan arah pembangunan Kota Madiun tahun depan terus bergulir. Terkini, Pemkot Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun 2027 dan Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Madiun 2027. Forum tersebut digelar di Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kota Madiun, Kamis (12/2).

Dalam forum konsultasi publik tersebut, berbagai program pembangunan dijabarkan di hadapan publik. Tak hanya penyampaian program, Pemkot Madiun secara terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat menyampaikan catatan atau usulan dalam penyempurnaan dokumen RKPD.

‘’Forum ini membangun sinergitas antara eksekutif, legislatif, stakeholder terkait dan masyarakat. Catatan apa dari masyarakat akan dicatat pemkot melalui Bapperida (Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah),’’ kata Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun.

Plt wali kota menjelaskan, RKPD 2027 tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun. Pun selaras dengan program pemerintah pusat maupun provinsi. Di antaranya, program pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan ekonomi, dan menekan tingkat kemiskinan menjadi program prioritas yang dijalankan.

Dari segi SDM, misalnya. Bagus menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Madiun cukup tinggi. Bahkan mengalami tren kenaikan tiap tahun sejak 2019 lalu. Tahun lalu, Kota Madiun mencatatkan IPM di angka 85,12. Nah, capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan hingga 2027 nanti.

‘’Apa yang menjadi prioritas pembangunan pada 2027 akan kita jalankan. Khususnya poin penting yang menjadi target. Termasuk pelayanan dasar terhadap masyarakat hingga zero waste,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan, pemkot akan menampung seluruh catatan serta usulan masyarakat dalam forum ini. Selanjutnya, dokumen RKPD akan dibahas bersama DPRD setempat.

‘’Semua sudah jalan. Tinggal tunggu musrenbang tingkat kota dan pembahasan RKPD di DPRD,’’ pungkas Bagus. 

(dspp/ggi/diskominfo)