Tekan Angka Kemiskinan, Wali Kota Bahas Penyusunan Program hingga Pemutakhiran Data Sasaran

MADIUN – Tingkat kemiskinan di Kota Madiun terus mengalami penurunan. Lewat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mencatat angka kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 3,89 persen dari 4,38 persen pada Maret 2024.

Menyikapi hal itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyusun strategi intervensi menekan angka kemiskinan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Madiun 2025 di Gedung Graha Krida Praja, Selasa (30/12).

‘’Angka kemiskinan harus turun. Untuk menurunkan akan ada beberapa program. Mulai program pendidikan hingga program jaminan sosial,’’ kata wali kota.

Dalam rakor tersebut, wali kota menginstruksikan seluruh lurah di Kota Madiun melakukan pendataan akurat di wilayah mereka masing-masing berdasarkan by name by address. Di antaranya, data pengangguran hingga lansia non produktif.

‘’Monografi harus ter-update. Lurah, camat, dan perangkat daerah harus bergerak. Data desil 1-3 perlu perhatian,’’ tutur orang nomor satu di Kota Madiun itu.

Menurut Dr. Maidi, data by name by address yang akurat menjadi dasar pelaksanaan program agar tepat sasaran. Untuk menekan angka kemiskinan, wali kota menyebut Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pro JKK-JKM) menjadi salah satu opsi pengentasan kemiskinan.

Nantinya, program ini bakal menjadi jaminan perlindungan bagi masyarakat miskin. Pekerja yang menjadi peserta Pro JKK-JKM bakal dijamin keselamatan dan keberlangsungan hidup keluarganya jika sewaktu-waktu meninggal dunia.

‘’Tukang becak, misalnya. Usia tua hingga meninggal dunia, maka ahli waris mendapat santunan. Termasuk beasiswa anak mereka sampai sarjana,’’ jelasnya.

Selain itu, wali kota mengaku punya program pembebasan pembayaran air, listrik, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin. Nanti, program tersebut bakal dioptimalkan secara merata bagi warga kurang mampu.

‘’Desil 1-3 gratis air dan listrik. Pajak juga dibebaskan. Warga yang produktif kami berdayakan. Insya Allah dengan program ini angka kemiskinan terus turun di Kota Madiun,’’ pungkasnya.

(ws hendro/ggi/diskominfo)