Perkuat Sinergi Forkopimda, Wali Kota Madiun Tegaskan Komitmen Majukan Kota

MADIUN - Pemerintah Kota Madiun kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh masyarakat di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Selasa (18/11) malam. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun, Dr. Maidi.

Dalam kesempatan itu, wali kota memaparkan sejumlah capaian strategis daerah, mulai percepatan penurunan stunting hingga prestasi sebagai Smart City Terbaik Kedua Nasional. Ia menegaskan, keberhasilan tersebut berangkat dari kekompakan seluruh unsur Forkopimda.

“Kota ini selalu didampingi Forkopimda. Antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif kompak sekali. TNI, Polri, semuanya menyatu. Inilah yang membuat kota ini terus maju,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa Kota Madiun harus menjadi kota yang disinggahi, bukan dihindari. Karena itu, berbagai inovasi terus digenjot agar kota tetap dinamis dan mampu menjadi bagian dari perubahan. “Kota Madiun tidak boleh menjadi korban kemajuan zaman, tapi harus menjadi pemain utama,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kota Madiun itu juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,35 persen, tertinggi kedua di Jawa Timur. Kondisi keamanan dan kekompakan Forkopimda disebut menjadi faktor penting yang mendorong kemajuan tersebut.

Di bidang sosial, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat program perlindungan masyarakat, seperti JKK dan JKM. Ia optimistis angka kemiskinan dapat terus ditekan dalam lima tahun ke depan. “Kekurangan pasti ada, tetapi dengan kerja sama yang baik, semua bisa kita tuntaskan bersama,” imbuhnya.

Acara tersebut juga menjadi momentum penyambutan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang baru, Wahyu Triantono, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga. Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Madiun, Kejaksaan Negeri, dan Polres Madiun Kota terkait koordinasi APIP dan aparat penegak hukum. Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

(dspp/rat/kus/diskominfo)