Wali Kota Madiun Pimpin Rakor TPPS, Targetkan Zero Stunting 2027

MADIUN – Upaya penurunan stunting di Kota Madiun sudah baik. Buktinya, Kota Pendekar berhasil mendapatkan reward dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun berjalan 2025 sebesar Rp 7,1 miliar. Reward diberikan bersamaan Rakornas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Jakarta, Rabu lalu. 

Kendati begitu, bukan berarti upaya penurunan stunting tak optimal. Sebaliknya, upaya percepatan stunting terus dilakukan. Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota pun digelar, Selasa (18/11). Bertempat di Kantor Kecamatan Kartoharjo, Kegiatan ini menghadirkan sekitar 150 Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kader KB dari seluruh wilayah Kota Madiun. Kegiatan dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi.

“Insyaallah 2027 Madiun harus Zero Stunting. Anak-anak stunting kita garap betul dan saya cek langsung apa kekurangannya,” kata wali kota.

Wali kota menegaskan pentingnya pendampingan serta penguatan layanan kesehatan untuk mempercepat penurunan stunting dan mencapai Zero Stunting 2027 tersebut. Para kader harus optimal. Karenanya, wali kota juga memotivasi para kader agar maksimal dalam upaya percepatan selama satu tahun ke depan. 

“Kalau target 2027 tercapai, saya siapkan reward untuk para kader,” tambahnya.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, Wali Kota Madiun optimistis target Madiun Zero Stunting 2027 dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Dr. Denik Wahyuni, menjelaskan bahwa angka stunting di Kota Madiun saat ini tersisa 393 anak. Pihaknya akan melakukan pembaruan data setiap bulan melalui Posyandu ILP per kelurahan. Pemantauan rutin ini dinilai penting untuk mengetahui perubahan status gizi secara cepat dan tepat.

“Data kami perbarui setiap bulan lewat Posyandu ILP. Tercatat per Agustus ada 393 kasus stunting dan akan terus diperbarui di bulan November - Desember," ungkapnya.

(bip/im/agi/diskominfo)