MADIUN – Stunting masih menjadi persoalan di Kota Madiun. Pasalnya, sekitar 5,72 balita mengalami gangguan tumbuh kembang anak. Dalam rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Madiun di Kecamatan Manguharjo pada Kamis (25/9), Wali Kota Dr. Maidi menginstruksikan tim segera menuntaskan persoalan tersebut.
‘’Stunting masih 393 balita. Perbaikan pola asuh dan pemenuhan gizi perlu dilakukan sebagai langkah intervensi,’’ kata wali kota yang sekaligus Ketua Pengarah TPPS Kota Madiun itu.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun per Agustus tahun ini, sebanyak 393 balita mengalami stunting. Mereka terbagi dalam beberapa kategori usia. Yakni, usia 0-11 bulan sekitar 11 jiwa; usia 12-23 bulan di angka 73 jiwa; usia 24-35 sebanyak 113 jiwa; usia 36-47 bulan sebanyak 102 jiwa; dan usia 48-60 bulan sekitar 93 jiwa.
Melihat data itu, Dr. Maidi menyebut perlu upaya serius untuk mencegah penambahan angka anak lahir stunting dan mereduksi angka anak stunting dengan perbaikan gizi.
‘’Intervensi perlu dilakukan dari calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi, bukan ketika anak sudah terlahir stunting,’’ jelasnya
Menurut Dr. Maidi, langkah cegah dini yang diambil Pemkot Madiun bakal efektif mengentaskan persoalan stunting. Secara teknis, program ini diawali dari pendataan calon pengantin hingga pemantauan kondisi serta pemenuhan gizi pengantin dan ibu hamil.
‘’Kalau penanganan ketika anak sudah lahir stunting akan lebih sulit. Sambil pencegahan, kami juga berupaya memperbaiki gizi anak stunting,’’ terangnya.
Nanti, sambung Dr. Maidi, TPPS tidak bekerja sendiri. Pihaknya, bakal mengerahkan lurah untuk ikut menyelesaikan persoalan stunting di wilayah kelurahan masing-masing.
‘’Kami libatkan semua lurah. Lurah yang berhasil menurunkan angka stunting di wilayah mereka hingga 80 persen, saya beri reward kenaikan pangkat atau jabatan,’’ ucap Dr. Maidi.
Sementara itu, Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Denik Wuryani mengungkapkan, persoalan stunting disebabkan berbagai faktor. Di antarnya, kekurangan gizi, penyakit, pola asuh, hingga lingkungan yang kurang sehat. Bicara gizi dan kesehatan, pihaknya akan melakukan penyelesaian dengan penanganan kesehatan. Sedangkan lingkungan, bakal dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
‘’TPPS sudah bergerak. Ketika ada masalah, kami penuhi apa yang dibutuhkan agar tumbuh kembang anak berjalan optimal,’’ pungkas Denik.
(dspp/ggi/diskominfo)
2024 © by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun