Seremonial Penyerahan LHP BPK, Nilai TLHRP Kota Madiun Tertinggi Ketiga di Jawa Timur

SIDOARJO – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 untuk Kota Madiun memang sudah diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, pertengahan Maret lalu. Pun, Kota Pendekar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan WTP kali keenam secara berturut untuk Kota Madiun. Namun, seremonial penyerahan seluruh daerah di Jawa Timur oleh BPK baru dilakukan, Kamis (25/5) di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Wali Kota Madiun, Maidi pun hadir dalam kegiatan tersebut.

"Ini membuktikan kota kita cepat ya. Laporan kita yang pertama. Di saat daerah lain baru mengetahui hasilnya hari ini, kita sudah tahu lebih dulu," kata wali kota.

Hal itu tentu berdampak besar pada banyak hal. Salah satunya, pembahasan laporan pertanggungjawaban wali kota. LHP BPK menjadi dasar pembahasan laporan pertanggungjawaban tersebut. Pun, untuk Kota Madiun pembahasan sudah selesai. Sementara sejumlah daerah lain ada yang baru memulai. Hal itu tentu berpengaruh pada pekerjaan yang lain. Wali Kota Maidi tak ingin itu terjadi di Kota Madiun. Pertanggungjawaban dilakukan lebih awal, agar pekerjaan lain juga bisa dikerjakan dengan fokus.

"Kalau tidak cepat, bagaimana kota kita bisa berkembang sejauh ini. Semuanya kita upayakan dengan cepat dan tepat agar segera termanfaatkan," imbuhnya.

Dalam kegiatan itu juga mengemuka nilai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan (TLHRP). Nilai TLHRP Kota Madiun  juga cukup tinggi. Mencapai 90 lebih. Capaian itu merupakan yang tertinggi ketiga di Jawa Timur.

Sebelumnya, Kota Madiun juga mendapat nilai tinggi urusan pencegahan korupsi dari KPK. Yakni, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI Kota Madiun tertinggi secara nasional dari kategori kota. SPI Kota Madiun di angka 83,00. Atas capaian itu, Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan dari Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Juang KPK.

Sedang, untuk MCP mendapat nilai 94,38. Capaian itu juga mengantarkan Kota Madiun urutan tertinggi ketiga di Jawa Timur. MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi. Caranya melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ini wajib bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Setidaknya ada delapan fokus areal intervensi. Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

"Jadi kota kita tidak hanya cepat ya. Tapi juga bersih. Tetapi tentu saja ini harus terus kita tingkatkan," pungkasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)