Anti Korupsi Tak Hanya Sebatas Slogan dan Janji, Jujurlah Kepada Diri Sendiri di Hadapan Illahi

PostHeaderIcon Pemerintah Alokasikan 5% Formasi CPNS Untuk Semua Jurusan

Guna memberikan kesempatan kepada para sarjana jurusannya tidak ada dalam formasi yang telah ditetapkan untuk mengisi jabatan tertentu, pemerintah akan mengalokasikan 5% dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada penerimaan tahun ini untuk para sarjana dari semua jurusan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, gagasan mengalokasikan formasi CPNS untuk sarjana dari semua jurusan itu terinspirasi dari sejumlah bank yang ternyata menerima pegawai dari semua jurusan.

 

Read more...

 

PostHeaderIcon Mulai Juni, Pemerintah Buka Penerimaan CPNS

Ini kabar gembira buat para pencari kerja yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mulai Juni ini, pemerintah akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah menyediakan 100.000 kursi untuk menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh wilayah Indonesia,” kata Eko Prasojo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagaimana dikutip dari laman Kementerian PAN-RB, Rabu (28/5) lalu.

 

Read more...

 

PostHeaderIcon Mendagri Minta PKK Netral di Pilpres 2014

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta  PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) untuk netral pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, tidak berpihak kepada pasangan calon presiden/calon wakil presiden.

Itu disampaikan Gamawan dalam sambutannya pada acara peringatan Bulan Bhakti  Gotong Royong Masyarakat XI Tingkat Nasional, di Jakarta, Kamis (22/5).  Acara itu, dihadiri Dirjen Pemberdayaan Masyasarakat dan Desa Tarmizi A Karim, Ketua Umum PKK Pusat Ny. Vita Gamawan Fauzi, serta para gubernur dan bupati, walikota se-Indonesia.

Read more...

 

PostHeaderIcon Penilaian Jabfung Tak Lagi Gunakan Angka Kredit

JAKARTA – Pemerintah akan merevisi sistem penilaian prestasi kerja pejabat fungsional yang selama ini menggunakan dasar angka kredit. Pasalnya,  kenaikan level jabatan fungsional belum sepenuhnya mencerminkan kenaikan level kompetensi.

Demikian dikatakan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja,  saat membuka rapat koordinasi instansi pembina jabatan fungsional, di Jakarta Selasa (13/05). “Untuk menjamin obyektivitas, penilaian akan dilakukan oleh tim penilai kinerja instansi,” ujarnya.

Read more...