Informasi Dikecualikan, Penetapan dan Proses Uji Konsekuensi

Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana yaitu terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Ketika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur pada pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana yang diatur pada pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:

  1. a) Sebelum adanya permohonan informasi publik,
  2. b) Pada saat adanya permohonan informasi publik, atau
  3. c) Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

Dalam melakukan Uji Konsekuensi, PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. Koordinasi tersebut sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Klarifikasi informasi. Analisa konsekuensi. yang timbul. Menetapkan informasi. yang dikecualikan. Langkah 1. Langkah 2. Langkah 3.

 

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensinya, PPID mempunyai kewajiban :

  1. Menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi,
  2. Mencantumkan undang – undang yang dijadikan dasar pengecualian,
  3. Mencantumkan konsekuensi,
  4. Mencantumkan jangka waktu.

Sedangkan dalam hal pemberian dan penyampaian informasi yang dikecualikan PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan. Selain itu PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

PPID Kota Madiun

Raih PPID Award, Kota Madiun Jadi Rujukan Blitar Belajar Keterbukaan Informasi Publik

Madiun – Meski baru 1,5 tahun berdiri, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah membuktikan diri mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sejumlah penghargaan pun diraih atascapaian kinerja itu, Maka tak heran jika beberapa daerah lainnya ngangsu kaweruh hingga ke kota ini.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar, Jumat (28/12). Dalam kunjungan kerja kali ini, mereka ingin belajar lebih lanjut terkait pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Madiun. read more…

Siaga di Musim Penghujan

Musim penghujan tiba, tentunya juga butuh kewaspadaan dari masyarakat. hal – hal yang diwaspadai ketika musim penghujan tiba adalah adanya musibah banjir dan munculnya virus penyakit.  read more…

Tanggap dan Sigap Hadapi Angin Puting Beliung

Peristiwa angin puting beliung di Kabupaten Bogor pada kamis awal bulan Desember kemarin (6/12/2018) tentunya juga harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat di daerah lainnya. Ini tidak lain untuk menggantisipasi jika daerah lainnya terkena angin puting beliung terutama di musim penghujan. read more…


Call Center :
081 249 83 1266

Link