MADIUN - Pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang/jasa agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang/jasa di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Selasa (8/9).
Plt walikota menyebut, realisasi anggaran yang telah terserap atau terbayarkan saat ini mencapai 46 persen. Sementara itu, jika memperhitungkan sejumlah pekerjaan yang masih berjalan, progres pengadaan diperkirakan telah mencapai sekitar 60 persen.
Ia meminta para pejabat pengadaan segera menindaklanjuti belanja sesuai BPA dengan tetap mengedepankan ketentuan dan kualitas pekerjaan. “Bukan masalah cepatnya, namun percepatan ini harus sesuai kebutuhan dan peraturan yang ada. Kualitas menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Terkait masih adanya OPD dengan realisasi di bawah 50 persen, Bagus memastikan kondisi tersebut bukan karena kendala, melainkan sejumlah proses pengadaan masih berlangsung. “Tidak ada, hanya semua masih dalam pengerjaan saja,” tegasnya.
Lebih lanjut dirinya juga menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia. Menurutnya, siapa pun boleh menjadi pemenang, selama memenuhi ketentuan dan mampu memberikan kualitas terbaik.
Sementara itu, perbaikan RSUD ditargetkan masih berlanjut hingga tahun depan. Sedangkan pengadaan kain seragam melalui tiga tender ditargetkan rampung pada November dan segera diberikan kepada penerima.
(ws hendro/kus/diskominfo)
2024 © by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun