Pimpin High Level Meeting TPID, Plt Wali Kota Dorong Penguatan Strategi Pengendalian Inflasi

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Government Chief Information Officer (GCIO), Rabu (22/7). Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi masih menjadi tantangan yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika geopolitik global. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyusun langkah antisipatif agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Walik Kota F Bagus Panuntun juga mengapresiasi capaian TP2DD Kota Madiun yang dinilai telah menunjukkan kinerja sangat baik. Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah rekomendasi dari Bank Indonesia yang perlu segera ditindaklanjuti untuk semakin mengoptimalkan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

“TP2DD kita sudah sangat bagus. Namun masih ada beberapa rekomendasi dari Bank Indonesia yang hari ini harus segera kita tindak lanjuti agar pelaksanaannya semakin optimal,” ujarnya. 

Selain memperkuat digitalisasi, Plt Wali Kota juga menekankan pentingnya mengubah pola pengendalian inflasi. Menurutnya, upaya pengendalian tidak lagi cukup dilakukan ketika inflasi sudah terjadi, melainkan harus dimulai dengan mendeteksi potensi penyebabnya sejak dini sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

“Pola penanganan inflasi yang selama ini kita lakukan harus diubah. Jangan menunggu inflasi terjadi baru kita intervensi. Saya ingin teman-teman menjadi ahli inflasi, sehingga potensi kenaikan harga bisa dideteksi dan dicegah sebelum terjadi,” tegasnya.

Melalui sinergi TPID, TP2DD, dan GCIO, Pemerintah Kota Madiun berkomitmen memperkuat pengendalian inflasi secara lebih proaktif, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

(dspp/kus/diskominfo)