Plt Wali Kota Madiun Perkuat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

MADIUN – Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan penguatan sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan I Tahun 2026 di Hotel Mercure, Rabu (29/4).

Dalam arahannya, Plt wali kota menekankan bahwa forum TPID yang rutin digelar setiap triwulan perlu mampu menghasilkan langkah nyata dan terukur di lapangan, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Bank Indonesia.

“Rekomendasi dari BI harus benar-benar ditindaklanjuti, jangan hanya menjadi catatan tanpa aksi. Kita tidak boleh lengah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk segera mengimplementasikan setiap masukan secara berkelanjutan, sehingga upaya pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Di samping itu, Plt wali kota juga menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar perumusan kebijakan. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar setiap intervensi, termasuk dalam pengalokasian anggaran, dapat tepat sasaran.

“Data yang valid menjadi kunci. Dengan data yang kuat, intervensi pemerintah akan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Madiun terus berpedoman pada regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan setiap kebijakan berjalan tepat dan akuntabel. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai program ketahanan pangan, seperti urban farming dan program pangan lestari, juga terus dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.

Sementara itu, dari sisi perkembangan ekonomi daerah, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Deasi Surya Andarina, menyampaikan bahwa penguatan pengendalian inflasi turut didukung oleh meningkatnya digitalisasi sistem pembayaran di Kota Madiun. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pun terus menunjukkan tren peningkatan.

“Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, perputaran ekonomi di Madiun diharapkan semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa dinamika cuaca dan perkembangan global turut memengaruhi sektor pangan, terutama terkait biaya produksi pertanian. Oleh karena itu, penguatan program ketahanan pangan dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Ke depan, digitalisasi diharapkan tidak hanya berkembang di sektor perdagangan, tetapi juga diperluas pada layanan pemerintah daerah, seperti pembayaran non-tunai untuk pajak, retribusi, hingga layanan parkir. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (bip/im/diskominfo)