FGD Perencanaan Digelar, Plt Wali Kota Madiun Tekankan Transformasi dan Kebijakan Berbasis Data

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun memperkuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah melalui Focus Group Discussion (FGD) peningkatan kualitas kebijakan dan perencanaan daerah yang digelar di Gedung GCIO, Senin (30/3). Forum strategis yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) secara luring dan daring ini menjadi momentum konsolidasi perencanaan berbasis data dan berorientasi hasil. 

Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, hadir langsung memberikan arahan terkait desain pembangunan ke depan. Forum tersebut juga menghadirkan narasumber Direktur Pascasarjana IPDN, Prof. Dr. Muhadam Labolo, serta Statistisi Ahli Muda Bapperida Kota Magelang, Yoyok Cahyo Nugroho.

Dalam arahannya, Plt wali kota menegaskan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya kesamaan pemahaman, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Ini menjadi sangat penting untuk Pemerintah Kota Madiun. Tahun 2026 adalah pondasi kita untuk bergerak sampai 2030,” ujarnya.

Selain itu ia menegaskan, tahun 2026 menjadi fase awal transformasi pembangunan yang akan berlanjut dengan penguatan pada 2027, ekspansi 2028, pemantapan 2029, hingga tercapainya visi pemerintahan maju, bersih, dan berwibawa pada 2030.

Lebih lanjut, Plt juga menekankan bahwa capaian Kota Madiun saat ini berada di posisi papan atas di Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari indikator makro ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten berada di tiga besar, serta angka pengangguran dan kemiskinan yang terus menurun. Meski demikian, ia mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah berupa tingginya ketimpangan (gini rasio). 

“Makro ekonomi kita tiga besar, IPM tiga besar, pengangguran dan kemiskinan terus menurun. Tapi kita masih punya PR, ketimpangan yang tinggi. Ini harus segera kita intervensi,” tegasnya.

Dalam arah pembangunan 2026, Plt Wali Kota menetapkan empat prioritas utama, yakni ekonomi inklusif, penguatan sumber daya manusia, ketahanan sosial budaya, serta tata kelola pemerintahanan yang baik.

Plt wali kota juga mengingatkan seluruh OPD agar penyusunan perencanaan tidak hanya mengacu pada RPJMD, tetapi turut mempertimbangkan tren dalam dua tahun terakhir agar kebijakan yang diambil lebih 

adaptif dan terukur. Selain itu, ia menekankan pentingnya proses pengambilan kebijakan yang terstruktur dan matang sebelum ditetapkan.

Melalui FGD ini, Pemkot Madiun berharap kualitas kebijakan dan perencanaan daerah semakin meningkat, sehingga target pembangunan hingga 2030 dapat tercapai secara optimal.

(Ws Hendro/rat/diskominfo)