Kick Off Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah, Plt. Wali Kota Madiun Dorong Sistem Kesehatan Terintegrasi

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun mulai menyusun kembali Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dinamika perkembangan sektor kesehatan. Langkah tersebut ditandai dengan kick off meeting penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Sistem Kesehatan Daerah yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di GCIO Kota Madiun, Rabu (11/3).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemangku kepentingan terkait. Forum ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun sistem kesehatan daerah yang lebih terintegrasi.

Dalam arahannya, Plt wali kota menegaskan bahwa sistem kesehatan harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta mendukung target pembangunan berkelanjutan. Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari data yang akurat karena kondisi kesehatan masyarakat sangat memengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sistem kesehatan ini penting, karena kita harus bisa melihat bagaimana perubahan zaman yang juga mengubah pola penataan sistem di semua bidang, termasuk kesehatan. Di Kota Madiun kita ingin semuanya sejalan dengan standar SDGs agar tujuan pembangunan berkelanjutan bisa terealisasi,” ujarnya.

Plt wali kota juga menyoroti pentingnya penyesuaian sistem kesehatan daerah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang membawa sejumlah perubahan kebijakan. Karena itu, penyusunan SKD tidak boleh bersifat normatif dan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata. 

“Sistem kesehatan ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, tetapi seluruh OPD. Kalau sistemnya tidak baik, target pembangunan seperti peningkatan usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga indeks keluarga sehat juga tidak akan tercapai,” tegasnya.

Selain isu kesehatan dasar, Plt. wali kota juga meminta agar kesehatan mental mulai dimasukkan secara lebih serius dalam sistem kesehatan daerah. Menurutnya, meskipun kasusnya masih relatif kecil, langkah pencegahan perlu dipersiapkan sejak dini. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan kesehatan membutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga sistem pemantauan kesehatan masyarakat.

“Saya mohon seluruh OPD memahami bahwa sistem kesehatan ini milik kita bersama. Kalau masyarakat tidak sehat, visi misi pembangunan tidak akan tercapai. Karena itu kesehatan harus menjadi prioritas utama dan kita harus bekerja sama agar sistem kesehatan daerah Kota Madiun semakin baik dan mengikuti perkembangan yang ada,” pungkasnya.

Melalui penyusunan SKD yang baru, Pemkot Madiun berharap sistem kesehatan daerah dapat lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun tantangan kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kota Madiun.

(Rams/rat/diskominfo)