Tingkatkan Akuntabilitas, Pemkot Madiun Tindak Lanjuti Arahan BPK Terkait Proyek Daerah

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menindaklanjuti arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkot Madiun fokus dalam pembenahan sistem pelayanan penyedia jasa serta penguatan teknologi informasi.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota, Rabu (24/12) pagi. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan berpamitan jajaran BPK kepada Wali Kota Madiun Dr. Maidi.

Forum ini dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi dan penguatan tata kelola pembangunan daerah. Wali Kota Madiun menegaskan bahwa kunci utama dalam meminimalisir kendala anggaran adalah dengan melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.

“Permasalahan proyek dan anggaran harus diselesaikan dari sistemnya. Mulai dari pengadaan, pelaksanaan, sampai pengawasan harus tertib agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegas Dr. Maidi.

Lebih lanjut, mantan Sekda Kota Madiun ini juga menyoroti pentingnya profesionalisme para pelaksana proyek di lapangan. Menurutnya, dukungan teknologi yang memadai sangat diperlukan agar pembangunan fisik maupun non-fisik tidak terhambat oleh masalah administratif.

“Pembangunan tidak boleh terhambat. Hasil forum ini akan segera kita tindak lanjuti supaya seluruh program pemerintah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Harapannya, melalui penguatan kapasitas aparatur dan optimalisasi sistem berbasis digital yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Madiun dapat terus mempertahankan standar integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan kegiatan daerah.

(bip/im/agi/diskominfo)