Terima Kunjungan Kerja Pemkot Blitar, Wali Kota Madiun Paparkan Akuntabilitas Keuangan dan Perkembangan Pembangunan Kota

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun menerima kunjungan kerja benchmarking dari Pemerintah Kota Blitar terkait penguatan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Kunjungan tersebut diikuti jajaran eksekutif dan legislatif Pemkot Blitar sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, mengapresiasi kunjungan kerja yang melibatkan unsur legislatif. “Kalau eksekutif dan legislatif kompak, pembangunan akan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Ini contoh keharmonisan yang baik,” ujarnya, Selasa (23/12).

Dalam pemaparannya, Wali Kota menjelaskan bahwa kinerja aparatur di Kota Madiun berbasis hasil, bukan sekadar jam kerja. “Di Kota Madiun bukan jam kerja, tapi jam hasil kerja. Kalau target tidak tercapai, TPP bisa dipotong sampai 30 persen,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh program organisasi perangkat daerah (OPD) diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). “Semua OPD harus berhubungan dengan SDGs dan sinkron dengan kebijakan gubernur serta presiden,” katanya.

Dari sisi ekonomi, Wali Kota menyebut perputaran uang di Kota Madiun mencapai Rp18–19 triliun per tahun, sementara APBD hanya sekitar Rp1,2 triliun. “Karena itu ASN harus belanja di UMKM agar perputaran ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Terkait perkembangan pembangunan kota, Wali Kota memaparkan pengembangan kawasan tematik seperti Kampung Jepang hingga Tembok Cina, serta penerapan teknologi kota melalui pemasangan CCTV di berbagai titik strategis. “Kota ini sudah kami pasangi CCTV, semua yang masuk kota terekam,” ungkapnya.

Wali Kota juga menyampaikan tantangan yang masih dihadapi, salah satunya persoalan sampah yang volumenya terus meningkat. Namun demikian, ia memastikan penanganan terus dilakukan. “Soal sampah memang jadi pekerjaan besar, tapi itu yang sedang kami kerjakan. Sementara temuan BPK untuk fisik sangat kecil, nol koma sekian persen,” pungkasnya.

(ws hendro/kus/diskominfo)