Pimpin Musrenbang di Tiga Kelurahan, Wali Kota Harap Usulan Lebih Tepat Sasaran

MADIUN - Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan di Kota Madiun resmi dimulai pada Rabu (3/12). Tahun ini, pelaksanaan dilakukan secara bergiliran. Tiga kelurahan yang menggelar kegiatan adalah Kartoharjo, Nambangan Kidul, dan Oro-Oro Ombo. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, hadir dan memimpin langsung jalannya forum.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, Plt Kepala Bappelitbangda, camat, ketua LPMK, serta tokoh masyarakat dari masing-masing kelurahan. Musrenbang digelar untuk menampung aspirasi warga sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan Kota Madiun tahun 2027.

Dalam arahannya, Wali Kota Maidi menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan harus terukur, memiliki dasar pemikiran yang jelas, serta selaras dengan program pusat, provinsi, dan visi besar Kota Madiun, yakni Madiun Mendunia. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis ilmu dan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Masyarakat harus memahami program Madiun Mendunia dan 17 indikator SDGs sebelum mengajukan usulan. Semua program kita harus berpedoman pada itu,” ujarnya.

Wali kota menyebut SDGs sebagai kompas pembangunan, termasuk di Kota Pendekar. Sejumlah target prioritas terus didorong, antara lain penuntasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pendidikan yang lebih baik, penyelesaian kawasan kumuh, serta percepatan penanganan stunting.

Forum Musrenbang di tiga kelurahan tersebut menghasilkan berbagai usulan prioritas. Mulai dari perbaikan jalan dan trotoar, peningkatan saluran air, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, pavingisasi, normalisasi saluran, hingga penambahan dan perbaikan lampu penerangan jalan.

“Mohon doanya, kalau bisa pada 2030 seluruh program dan usulan masyarakat dapat diselesaikan,” kata Wali Kota Maidi.

Ia juga menyinggung adanya pengurangan anggaran transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,83 miliar. Meski demikian, ia memastikan pembangunan tetap diarahkan pada kebutuhan paling mendesak dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dana dipotong Rp 1,83 miliar dari pusat. Jadi pembangunan harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Melalui Musrenbang di Kartoharjo, Nambangan Kidul, dan Oro-Oro Ombo, Pemerintah Kota Madiun berharap seluruh aspirasi warga dapat terakomodasi dan menjadi pijakan penting dalam penyusunan pembangunan tahun 2027 yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mendukung visi kota maju, modern, dan mendunia.

“Mari bersama menjaga dan memajukan kota ini. Kota Madiun maju karena seluruh warganya,” pungkasnya.

(bip/dspp/kus/diskominfo)