MADIUN – Wali Kota Madiun Maidi menghadiri pertemuan pemangku kepentingan utama semester I BPJS Kesehatan di ruang 13 Balaikota Madiun, Rabu (22/6).

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Pendekar itu mengatakan bahwa saat ini pemkot telah menjalankan instruksi presiden no 1 tahun 2022 terkait optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan Nasional.

Pasalnya sejak 2019 lalu Kota Madiun telah berstatus Universal Health Coverage (UHC) untuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Artinya, seluruh masyarakat Kota Madiun telah ter-cover jaminan kesehatan. Pun, program berjalan cukup baik.

“Kita ingin masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Artinya kedepan stakeholder terkait harus menyiapkan betul penyediaan fasilitas kesehatan, sarpras, dan SDM fasilitas kesehatan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, wali kota juga berpesan agar Dinkes PPPA mendata penyakit tertinggi yang dialami oleh warga Kota Madiun. Kemudian, menindaklanjuti hal tersebut dengan langkah-langkah efektif penanganan kasus.

Kepada para penyelenggara fasilitas kesehatan, wali kota pun berpesan agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga, semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan seluruh warga Kota Madiun tetap sehat.
(Luki/kus/diskominfo)