MADIUN – Rapat paripurna dengan agenda penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Wali Kota Atas APBD 2021 akhirnya usai. Rabu (25/5), eksekutif dan legislatif menghadiri rapat paripurna terakhir dengan agenda pengambilan keputusan didahului pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD.

Dari acara tersebut, seluruh fraksi DPRD menerima dan menyetujui isi Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021. Meski di dalamnya terdapat beberapa catatan penting.

“Catatan itu bagus sebagai masukan untuk Pemkot Madiun. Di 2022 akan kami benahi,” tutur Wali Kota Madiun Maidi saat diwawancarai setelah acara di Gedung DPRD Kota Madiun.

Salah satu catatan yang menjadi perhatian dewan adalah besarnya silpa di 2021. Namun, wali kota memastikan bahwa besarnya silpa tidak berpengaruh terhadap program kerja pemkot.

Menurut wali kota, seluruh program kerja Pemkot Madiun sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Selain itu PAD Kota Madiun menempati urutan ke-5 tertinggi nasional, angka kemiskinan ekstrem berada di peringkat terbawah Jatim, serta angka pengangguran dan Stunting mengalami penurunan.

Dalam kesempatan itu, wali kota juga mengapresiasi kinerja OPD di lingkup Pemkot Madiun karena telah mewujudkan program dan kegiatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan oleh orang nomor satu di Kota Pendekar itu kepada anggota DPRD yang turut membantu mengawasi dan memberikan masukan atas program dan kegiatan yang dijalankan oleh eksekutif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengapresiasi jawaban Wali Kota Maidi atas pertanyaan fraksi DPRD. Dirinya juga mengaku lega bahwa pembentukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 berjalan lancar.

“Masukan-masukan kami berikan sifatnya untuk membangun. Bukan mengkritisi,” ujarnya.

Tahapan berikutnya, Pemkot Madiun dan DPRD akan segera membahas perubahan APBD 2022 dan bersiap menyusun R-APBD 2023. (Nanda/irs/diskominfo)