MADIUN – Keberadaan aset-aset pemerintah di Kota Madiun akan semakin dioptimalkan ke depan. Terbaru, Wali Kota Madiun, Maidi berencana mempercantik kawasan Rumah Tahanan Militer (RTM) dan juga Bosbow ke depan. Pun, rencana rehab aset milik TNI tersebut sudah mulai dikonsep dengan menggandeng pihak ketiga. Wali Kota Maidi berencana menyondingkan konsep tersebut ke Kementerian Pertahanan ke depan.

‘’Bosbow dan RTM ini kan seperti rumah hantu saat ini. Tidak terawat. Ini akan kita ajukan ke kementerian pertahanan. Tentu saja kita harus punya konsepnya dulu,’’ kata wali kota usai pemaparan konsep dengan rekanan di Balai Kota, Rabu (25/5).

Wali kota menambahkan kedua aset tersebut akan menjadi suatu daya tarik tersendiri jika terkelola dengan baik. Rencananya, wali kota ingin menjadikan kedua lokasi sebagai wisata edukasi sejarah. Keduanya memang menyimpan potensi sejarah. Bahkan, tercatat sebagai bangunan cagar budaya. RTM dan Bosbow, kata wali kota, akan dikonsep seperti era kolonial dengan tetap mempertahankan bangunan aslinya.

‘’Ini bisa menjadi media edukasi. Anak-anak bisa belajar kalau dipenjara itu tidak enak karenanya jangan sampai melanggar hukum,’’ ujarnya.

Selain bagian luar RTM yang disulap bak bangunan era kolonial, wali kota ingin ditambahkan café yang juga berkonsep serupa. Kawasan RTM memang akan menjadi satu kawasan wisata Pahlawan Street Center (PSC) dan Sumber Wangi. Sedang, Bosbow akan dikonsep seperti Istana Bogor. Kedua kawasan itu akan lebih menghasilkan jika terkelola dengan baik.

‘’Yang terpenting kita sondingkan dulu. Kalau nanti sudah ada MoU, kan saya bisa menggunakan APBD untuk pengoptimalannya. Aset-aset di kota ini harus kita optimalkan untuk kepentingan masyarakat tentunya,’’ terang wali kota.

Wali kota mengaku masih ada banyak aset pemerintah yang belum optimal. Termasuk aset milik Pemprov Jawa Timur. Wali kota juga akan berkoordinasi dengan pemprov terkait pengoptimalan aset tersebut.

‘’Kalau aset-aset ini semakin menarik, banyak yang datang ke kota kita yang ujungnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,’’ pungkasnya. (nanda/agi/diskominfo)