MADIUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun melakukan rapat paripurna pandangan umum dari Fraksi Partai Politik terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 bersama Pemkot Madiun, Selasa (17/5).

Sejumlah pertanyaan diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait penggunaan anggaran 2021. Serta, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil dikumpulkan pada tahun tersebut.

Ada tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum. Yakni, Faksi Demokrat, Fraksi Perindo, Fraksi Gerindra, Fraksi PSI-Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, dan Fraksi PKS-PAN.

Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain terkait realisasi pendapatan daerah, SILPA, hingga pajak daerah yang bersumber dari retribusi parkir.

Menanggapi berbagai pertanyaan dari wakil rakyat, Wali Kota  Maidi menuturkan akan segera mengumpulkan jawaban.
‘’Tak apa-apa bertanya. Pemkot akan siapkan jawabannya. Memang semua hal itu harus clear. Apalagi terkait anggaran,’’ ujarnya.

Lebih lanjut, wali kota mengatakan, laporan pertanggungjawaban APBD 2021 menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Madiun. Sehingga, pada 2022 ini dapat menggunakan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan secara lebih teliti dan terperinci.

‘’Setiap tahun harus lebih baik. Silpa semakin berkurang dan PAD kita semakin naik,’’ tandasnya
(Nanda/kus/diskominfo)