MADIUN – Wali Kota Madiun Maidi menggelar pertemuan dengan tim monev atas penyediaan fasilitas kesehatan, sarpras, dan SDM fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dengan pemangku kepentingan Kota Madiun 2022. Termasuk, BPJS Kesehatan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Selasa (17/5). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh OPD terkait dan perwakilan rumah sakit di wilayah Kota Madiun.

Dalam kesempatan itu, wali kota mengimbau ketepatan data peserta BPJS PBID. “Karena ini dibayarkan oleh APBD pemkot, maka saya minta datanya sesuai. Jangan sampai ada peserta sudah meninggal dunia tapi pembayarannya masih berjalan,” ujarnya.

Menurut wali kota, hal ini penting dilakukan. Sebab, ketidaktepatan data bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Bahkan, bisa menjadi temuan BPK.

Tak hanya itu, wali kota juga mengimbau kepada Dinkes PPPA agar mendata penyakit tertinggi yang dialami oleh warga Kota Madiun. Kemudian, menindaklanjuti hal tersebut dengan langkah-langkah efektif penanganan kasus.

Kepada para penyelenggara fasilitas kesehatan, wali kota pun berpesan agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga, semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan seluruh warga Kota Madiun tetap sehat. (Luki/irs/diskominfo)