MADIUN – Perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2023 terus meluas. Setelah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, Pemkot Madiun melalui OPD terkait menggelar forum konsultasi publik terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kamis (10/2). Kegiatan yang berlangsung di Aston Hotel tersebut dihadiri perwakilan berbagai organisasi masyarakat.

‘’Pembangunan di daerah itu kan harus sejalan dengan rencana provinsi dan nasional. Karenanya, apa yang sudah kita rencanakan kemarin kita sinergikan lagi dengan program provinsi dan pusat. Syukur-syukur, ada program dari provinsi maupuan pusat yang terwakili di Kota Madiun,’’ kata wali kota.

Wali kota mencontohkan program pengentasan kemiskinan. Pusat menargetkan angka kemiskinan harus di bawah 8 persen. Kota Madiun saat ini sudah di angka 5 persen lebih. Biarpun begitu, program pengentasan kemiskinan wajib terus ditingkatkan. Wali kota berharap apa yang menjadi program pemerintah pusat maupun provinsi bisa diwakili di Kota Madiun. Artinya, Kota Madiun menjadi percontohan untuk program tersebut.

‘’Program kemiskinan Provinsi Jatim kita breakdown, harapannya kota kita bisa mewakili. Artinya, kita juga fokus ke sana. Capaian-capaian itu kita kejar dan kita menjadi percontohan,’’ harapnya.

Wali kota menambahkan fokus pembangunan tahun depan masih tidak terlepas dari pemulihan ekonomi. Hal itu penting mengingat perekonomian masih belum stabil saat ini. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tercatat minus. Biarpun begitu pendapatan naik. Karenanya, Pemerintah Kota Madiun terus melakukan perombakan tempat-tempat usaha untuk lompatan ekonomi ke depan.

‘’Ladangnya masyarakat kota ini ya di jasa. Karenanya, kita siapkan tempat-tempat menarik itu untuk mengoptimalkan jasa ini ke depan. Kita tidak mungkin mengoptimalkan sektor pertanian karena tidak punya banyak lahan’’ jelasnya.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan tentu juga tidak bisa ditinggalkan. Karenanya, keduanya juga menjadi prioritas ke depan. Wali kota berharap setiap usulan rencana kerja dapat memberikan dampak signifikan bagi kebutuhan dasar masyarakat.

‘’Setiap pembangunan muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Karenanya, masyarakat kita libatkan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan perawatan nanti,’’ pungkasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)