MADIUN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wajib optimal. Tidak hanya soal upaya nyata pengendalian inflasi daerah. Tetapi juga dalam bentuk pelaporannya. Karenanya, rapat koordinasi digelar dengan mendatangkan praktisi dari BI Kediri. Rakor diharap semakin mengoptimalkan pelaporan TPID Kota Madiun khususnya dalam rangka penilaian TPID Award tahun ini.

‘’Upaya harus terus dilakukan. Tetapi laporannya juga harus baik. Hari ini kita mendatangkan narasumber dari BI Kediri untuk berbagi pengalaman dalam hal penyusunan laporan ini,’’ kata Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto saat membuka rakor di ruang 13, Rabu (26/1).

Kegiatan lantas dipimpin Asisten 1 Pemerintah Kota Madiun dr Agung Sulistya Wardani. Rakor dan evaluasi terkait penyusunan laporan TPID itu penting bukan hanya sebagai bukti administrasi. Tetapi juga dalam rangka menyongsong penilaian TPID Award tahun 2022. Pemerintah Kota Madiun tentu saja berharap bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Karenanya, segala sesuatunya dipersiapkan mulai dari sekarang.

‘’Sesuai arahan bapak wali kota, jangan hanya mengikuti. Harus benar-benar dimaksimalkan. Dari sekarang mulai kita persiapkan,’’ jelasnya.

Berangkat dari arahana narasumber, Danik –sapaannya- menyebut permasalahan pelaporan TPID Kota Madiun lebih banyak di kelengkapan administrasi. Salah satunya dokumentasi. Kegiatan pengendalian inflasi daerah memang selalu didokumentasikan. Salah satunya, operasi pasar. Namun, narasumber tersebut berharap adanya dokumentasi terkait sebelum kegiatan operasi pasar digelar. Misalnya, rapat dan lainnya.

‘’Jadi bukan hanya OPD yang masuk dalam TPID. Tetapi semua OPD yang memiliki kegiatan terkait pengendalian inflasi juga harus dimasukkan. Termasuk instansi di luar pemerintah daerah,’’ terangnya. (nanda/agi/diskominfo)