KARANGANYAR – Kunci kewibawaan pemerintah daerah ada pada protokol, bagian umum, dan humas. Untuk mengemban tugas yang sangat penting itu, tiga OPD tersebut dituntut untuk selalu profesional, cekatan, dan jeli.
 
Untuk meningkatkan kompetensi protokol, bagian umum, dan humas, Pemkot Madiun pun menggelar workshop optimalisasi pelayanan kedinasan.
 
Kegiatan tersebut berlangsung di River Hill Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu (15/2). Workshop juga menghadirkan narasumber ahli. Yakni, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sekaligus Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jatim Aries Agung Paewai.
 
Pada kesempatan itu, Aries menjelaskan bahwa protokol dan bagian umum melekat dalam tugas pelayanan kedinasan. Maka dari itu, wajib mempersiapkan segala keperluan secara optimal.
 
“Bahkan, untuk urusan gelas, piring, dan peralatan lainnya yang digunakan harus dipikirkan secara detail,” ujarnya.
 
Aries juga mencontohkan penggunaan tisu yang kurang tepat. Yakni, menggunakan tisu toilet di atas meja makan. Hal ini cukup sepele. Tapi wajib menjadi perhatian.
 
Dengan persiapan yang sangat detail, diharapkan kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala daerah dapat berjalan lancar. Serta, tidak mengurangi kewibawaan pemerintah daerah. Baik di hadapan masyarakatnya maupun tamu kenegaraan.
 
Hal yang cukup penting menjadi pedoman bagi protokol adalah tugasnya bukan untuk membatasi jarak antara pimpinan daerah dengan masyarakat.
 
“Tapi bagaimana dengan pengaturan yang dilakukan protokol mampu membuat masyarakat tersentuh dengan pimpinan. Sehingga, tidak menimbulkan jarak dan menampilkan kesan protokol yang kaku,” paparnya.
 
Selain itu, lanjut Aries, adalah koordinasi dengan OPD terkait. Hal ini penting dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kedinasan. Sehingga, kegiatan pemerintah kota dapat berjalan lebih sempurna.
 
Sementara itu, Walikota Madiun Maidi mengimbau agar kesalahan tidak dilakukan secara berulang. “Kalau ada kesalahan, segera diperbaiki,” tegasnya.
 
Dengan kecanggihan IT saat ini, walikota mengungkapkan bahwa keprotokolan tetap wajib dilakukan. “Semua kegiatan harus jelas. Boleh salah, tapi tidak boleh keliru terus,” tandasnya. (WS Hendro/irs/diskominfo)