SIDOARJO – Kota Madiun bukan hanya tertib dalam administratif. Namun, juga cepat dalam pelaporannya. Terbukti dari penyerahan Laporan Keuangan Daerah (LKD) tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Rabu (29/1). Penyerahan LKD Kota Madiun tercatat yang tercepat dibanding kota dan kabupaten lain di Jawa Timur. Bahkan, tercepat kelima secara nasional. Hal itu, langsung mendapat apresiasi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Harry Purwaka saat penyerahan. 
 
‘’Kalau dulu pemerintah daerah biasanya baru menyerahkan laporan di bulan kedua bahkan ketiga. Luar biasa untuk Kota Madiun yang sudah menyerahkan di bulan Januari,’’ kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Harry Purwaka.
 
Harry sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun dan menyelesaikan LKD 2019. Laporan dapat diselesaikan kurang dari sebulan. Hal itu memantik semangat bagi timnya untuk melakukan hal serupa. Tugas selanjutnya memang ada di pihaknya kini. Yakni, melakukan audit atas laporan yang diberikan. Waktunya enam bulan. Namun, Harry berharap pihaknya bisa menyelesaikan audit kurang dari batas waktu tersebut. 
 
‘’Sejak diserahkan ini, kami memiliki kewajiban untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maksimal 60 hari mulai besuk. Kami mohon kerja sama dan bantuan dari Pemkot Madiun agar pelaksanaan audit juga bisa berjalan lancar dan cepat seperti penyusunan laporan yang dilakukan Pemkot Madiun,’’ harapnya. 
 
Walikota Madiun Maidi menyebut sengaja menginstruksikan kepada OPD untuk cepat dan tepat dalam melaksanakan tugas. Termasuk tim yang tergabung dalam penyusunan LKD tersebut. Walikota memastikan penyusunan tetap serius kendati dilakukan lebih cepat dari biasanya. Begitu juga dengan tugas dan pekerjaan lain. Salah satunya, dalam pembangunan. Walikota sengaja menginstruksikan menggunakan tender cepat dalam pembangunan 2020 ini. Harapannya, manfaat pembangunan segera dapat dirasakan masyarakat. 
 
‘’Semua kegiatan di Kota Madiun di bawah Kepemimpinan saya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Semua harus sesuai aturan. Setiap OPD harus mengedepankan itu,’’ ujarnya. 
 
Terkait permintaan BPK, walikota menyebut akan membantu dan kooperatif selama proses audit. Hal itu dilakukan semata-mata agar proses berjalan lancar dan cepat. 
 
‘’Setiap OPD yang diperiska BPK sudah saya instruksikan untuk membantu apa saja berkas-berkas yang diperlukan saat audit. Itu wajib dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini sesuai dengan salah satu visi misi kami, Madiun Kota Terbuka,’’ ungkapnya. (dhevit/agi/diskominfo)