BADUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2019. Laporan hasil evaluasi tersebut diserahkan kepada kepala daerah di Inaya Putri Bali, Kabupaten Badung, Bali, Senin (27/1).
 
Dalam laporan tersebut, Kota Madiun kembali mendapatkan predikat B dengan nilai 68,20. Atau, naik 0,99 dari tahun lalu. ‘’Hampir semua daerah tingkat 2 tidak ada yang berubah. Artinya, nilai yang didapat tetap sama seperti tahun sebelumnya,’’ tutur Walikota Madiun Maidi menanggapi hasil evaluasi SAKIP Pemkot Madiun 2019.
 
Dengan hasil evaluasi ini, walikota akan berupaya meningkatkan nilai SAKIP Kota Madiun di tahun selanjutnya. Yakni, dengan mempelajari indikator-indikator yang diperlukan untuk dapat meraih hasil yang terbaik. Atau, predikat A.
 
Tak hanya itu, walikota juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Madiun untuk dapat memenuhi indikator yang diperlukan. ‘’Tahun depan harus berubah. Kalau kita ingin mencapai A tapi masih ada OPD yang B kan tidak mungkin. Itu evaluasi untuk tahun selanjutnya,’’ terang walikota.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh mewakili Menteri PAN RB mengatakan bahwa banyak peningkatan dan perubahan hasil evaluasi SAKIP di tiap daerah.
 
‘’Yaitu sebesar 56,53 persen (2018) menjadi 58,85 persen (2019) di tingkat kabupaten dan dari 67,28 persen (2018) menjadi 69,31 persen (2019) untuk tingkat provinsi. Potensi pemborosan yang dapat dicegah sebesar Rp 5,7 T sepanjang 2019,’’ jelasnya.
 
Kemenpan RB pun berharap seluruh daerah dapat menyempurnakan kinerja, kolaborasi antar-OPD, monitoring, dan mengevaluasi secara berkala kinerja OPD. Serta, memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil atau kinerjanya sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat undang-undang. (WS Hendro/irs/diskominfo)