MADIUN – Walikota Madiun Maidi menyerahkan piagam penghargaan bagi 18 perusahaan di Kota Madiun yang berhasil menerapkan zero accident bagi karyawannya. Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung di halaman Balaikota Madiun, Senin (20/1).
 
18 perusahaan tersebut adalah PT Anugrah Putra Permana, PT Nusantara Surya Gemilang, PT Madiun Retailindo, PT Sapta Lingga Mas, Perhutani KPH Madiun, Perhutani KPH Saradan, PT Telkom Witel Madiun, PT Patrateding, PT Pertamina TBBM Madiun, PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, PT Tapak Bimo, PT Refindo, PT Nitama, Bank BCA, RSI Siti Aisyah, RS Santa Clara, PT Mitra Karya Sejahtera, dan PT PLN UID Madiun.
 
‘’Penghargaan ini diberikan oleh Bu Gubernur Jatim. Hari ini kami serahkan piagamnya kepada perusahaan-perusahaan yang menerima penghargaan,’’ tutur walikota saat ditemui setelah apel pejabat struktural dan pemberian penghargaan bagi perusahaan.
 
Penghargaan Zero Accident sebelumnya diberikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bertepatan dengan peringatan Bulan K3 Nasional di Surabaya pekan lalu. Dalam kegiatan tersebut, gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada Walikota Maidi sebagai pembina K3 terbaik di wilayah Jatim.
 
Lebih lanjut, walikota menjelaskan, saat ini ada 662 perusahaan yang berdiri di area Kota Madiun. Dalam hal ini, pemkot melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan pembinaan secara rutin 2-3 bulan sekali. Selain itu, juga memeriksa penerapan K3 di perusahaan tersebut secara berkala.
 
Walikota berharap, ke depannya 18 perusahaan yang telah menerima penghargaan ini bisa menjadi pembimbing bagi perusahaan lainnya. Sehingga, pada peringatan Bulan K3 tahun selanjutnya, semakin banyak perusahaan di Kota Madiun yang meraih penghargaan tersebut.
 
‘’Perusahaan melakukan tugasnya dengan baik, karyawan terjamin keselamatannya, masyarakat Kota Madiun semakin sejahtera,’’ harapnya.
 
Tak hanya pemberian penghargaan bagi perusahaan, dalam apel struktural juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja oleh walikota dan OPD terkait di lingkungan Kota Madiun. ‘’APBD sudah didok. Anggaran sudah jelas. OPD bisa segera action. Tidak ada lagi alasan kegiatan tertunda. Semakin cepat semakin baik,’’ tandasnya. (Luki/irs/diskominfo)