Disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa konsekuensi terhadap ketentuan – ketentuan hukum yang melindungi hak memperoleh informasi bagi Warga Negara Indonesia. Di Era Digital saat ini, Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan dengan membuka informasi melalui berbagai ragam media. Dimana tak hanya media konvensional namun juga merambah ke penggunaan media digital baik itu media online maupun media sosial.

            Pada penerapannya, pemerintah telah menggunakan situs resmi sebagai penyedia informasi publik. Situs resmi milik Pemrov DKI Jakarta misalnya, www.jakarta.go.id yang menyajikan informasi tentang aspek penerimaan dan aspek pengeluaran APBD secara rinci. Tidak hanya itu, website tersebut juga menerangkan infromasi publik lain secara rinci seperti rute jalan sampai data tentang produk hukum, transparansi anggaran serta laporan kerja. Karena kekayaan konten tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat penghargaan juara 1 pelayanan informasi melalui teknologi terbaik 2012 dari Bakohumas.

            Berkembangnya sarana informasi, membuat pemerintah juga menggunakan sosial media sebagai sarana penyampai informasi di Era Digital ini. Situs Instagram, Facebook dan Twitter menjadi sarana alternatif untuk menyampaikan informasi publik. Contohnya Pemblokiran aplikasi TIK TOK oleh Menkominfo, Informasi tersebut cepat tersebar luas dikalangan masyarakat salah satunya karena peran media sosial baik Instagram ataupun Facebook. Media sosial menjadi alternatif penyampai informasi karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media, sehingga informasi didapat dengan mudah dan cepat.

            Sehingga dengan penyebaran informasi publik melalui berbagai sarana di Era Digital sekarang ini, masayarakat dapat mengetahui informasi dari badan publik dan dapat menyampaikan aspirasi sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Maknanya adalah setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari mana pun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan.

            Hal itu merupakan keuntungan bagi masyarakat karena dapat tercapainya hak memperoleh informasi, namun tidak hanya masyarakat, pemerintah juga mendapat keuntungan dari penyebaran informasi tersebut seperti tersampaikannya informasi dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk masyarakat dan terlaksananya amanat dari UU KIP tersebut. (Nurul)