MADIUN – Pemkot beserta DPRD Kota Madiun menggelar rapat pembahasan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2019. Bertempat di Gedung DPRD Kota Madiun, rapat yang dilakukan secara terbuka itu mengkaji ulang jawaban yang diberikan Pemkot terkait evaluasi gubernur.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.50 itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto, Ketua DPRD Kota Madiun Istono, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Madiun, serta kepala OPD terkait.

Beberapa saran dan kritik disampaikan oleh anggota rapat terkait isi jawaban Pemkot atas evaluasi Gubernur Jatim itu. Harapannya, ketika diajukan kembali ke gubernur nanti, seluruh draft sudah siap dan sesuai dengan kapasitas Kota Madiun.

‘’Kami berharap, draft ini sudah bisa terkirim ke provinsi besok,’’ tutur Rusdiyanto saat mengawali sambutan pada rapat tersebut, Kamis (20/12).

Pemkot dan DPRD berupaya agar pengajuan draft raperda untuk APBD 2019 bisa segera rampung. Terutama, sebelum awal 2019. Sehingga, proses pembangunan bisa segera terlaksana karena payung hukumnya sudah jelas.

Menurut Rusdiyanto, masih ada beberapa mekanisme yang perlu mereka lalui. Setelah rapat ini usai dan disepakati bersama antara Pemkot dan DPRD, baru jawaban dikirimkan kembali ke Pemprov Jatim. Setelah disetujui oleh Pemprov, baru mendapatkan nomor register. ‘’Sebagai dasar penetapan anggaran 2019,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot Madiun menerima surat hasil evaluasi Gubernur Jatim pada Jumat (14/12) lalu. Selanjutnya, proses pembahasan atas jawaban gubernur dijadwalkan hari ini (20/12).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengungkapkan bahwa dari kota/kabupaten di Jawa Timur, Kota Madiun termasuk paling awal mendapatkan kiriman jawaban gubernur. ‘’Ini menjadi atensi kita bersama untuk segera menyelesaikannya tepat waktu,’’ tandasnya. (Lucky/irs/farid/ayu/diskominfo)

#100ThMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#KotaMadiunKarismatik