MADIUN – Evaluasi pembangunan terus dilakukan Pemerintah Kota Madiun dipenghujung tahun anggaran ini. Tujuannya jelas, memastikan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto sengaja turun langsung memastikan itu melalui kunjungan kerja (kunker). Tak tanggung-tanggung, setiap kelurahan dikunjungi walikota beserta forpimda. Kali ini, kunjungan sampai di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo, Selasa (1/12).

Berbagai hal mengemuka saat kunker. Terutama, pembangunan fisik dan non fisik. Dibidang fisik, berbagai pembangunan selesai dilaksanakan selama 2018 ini. Di antaranya, dua titik jambanisasi, empat titik pavingisasi, tiga titik normalisasi, pengaspalan jalan, serta pelebaran jalan cor. Sejumlah pembangunan ini menelan anggaran ratusan juta. Seperti jambanisasi yang rata-rata setiap titik membutuhkan sekitar Rp 16 juta. Sedang, normalisasi jalan menghabiskan sekitar Rp 400 juta setiap titiknya.

‘’Untuk pengaspalan menghabiskan sekitar Rp 3 miliar dan pelebaran jalan cor mulai Rp 185 juta hingga Rp 300 juta,’’ kata Lurah Sogaten Joko Waluyo.

Pembangunan juga menyentuh non fisik. Di antarnya, pelatihan di bidang batik hingga daur ulang sampah. Berbagai pelatihan ini penting mengingat masih adanya pengangguran di Kelurahan Sogaten. Pengangguran, lanjutnya, mencapai 149 jiwa saat ini. Pelatihan diharap dapat menjadi bekal dalam dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain. Joko menambahkan, sebanyak 116 warganya masuk kategori miskin dalam SK Kemensos.

Namun, bukan berarti tanpa solusi. Sebanyak 42 warga mendapat program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) pusat sebanyak 82 orang dan BPNT daerah sebanyak 25 orang. Sedang, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 998 jiwa. Namun, ini baru dari dua tahap pembabagian. Jumlah penerima dipastikan bertambah mengingat pembagian tahap ketiga tengah dalam proses.

‘’Namun, ada sejumlah usulan yang belum terealisasi. Di antaranya, normalisasi jalan, perbaikan gedung bulutangkis, lapangan sepak bola, dan tembok pengaman,’’ ujarnya.

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyebut lurah harus proaktif dalam pembangunan. Setiap usulan wajib dikawal. Masyarakat harus dipahamkan alasan usulan belum dapat dilaksanakan. Selain itu, usulan harus terus kembali diperjuangkan jika memang penting dan perlu. Sebaliknya, usulan sebaiknya segera diganti jika memang bukan prioritas. Seperti bantuan rumah tinggal layak huni (RLTH) yang harus mengacu pada SK Kemensos. Usulan baiknya segera diganti jika masyarakat yang diusulkan tidak terdapat dalam SK Kemensos.

‘’Masyarakat sudah semakin dewasa dalam berkontribusi dibidang pembangunan. Termasuk alur pengusulan dan pelaksanaannya. Peran serta ini harus terus ditingkatkan,’’ tutur walikota. (dhevit/agi/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#IndonesiaBicaraBaik