MADIUN – Masyarakat sehat, negara kuat. Tak heran, upaya menjaga kesehatan terus dilakukan pemerintah untuk menjaga masyarakatnya tetap sehat. Semangat ini kembali digelorakan Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto saat upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN), Senin (12/11). Berbagai upaya ditempuh. Salah satunya, terkait kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat.

‘’Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar. Percuma kalau pembangunan bagus tetapi masyarakatnya sakit-sakitan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian kesehatan,’’ kata walikota.

Kota Madiun, kata dia, sudah memiliki program jaminan kesehatan sejak beberapa tahun terakhir. Yakni, Jamkesmasta. Pogram ini bakal segera ditingkatkan. Caranya, terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Setiap masyarakat yang memiliki Jamkesmasta bakal mendapat kartu baru. Yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari BPJS. Kendati berganti kartu, masyarakat tetap gratis ketika mengakses layanan kesehatan. Bedanya, kartu malah dapat digunakan ke semua fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS.

‘’Kalau Jamkesmasta dulu hanya untuk lingkup Kota Madiun, kartu BPJS ini nanti bisa digunakan dimana saja. Jadi tidak usah khawatir. Dan semuanya tetap gratis,’’ imbuhnya.

Sebab, biaya keikutsertaan BPJS ditanggung Pemkot Madiun. Pihaknya, melalui dinas terkait tengah melakukan pendataan. Sebab, banyak peserta Jamkesmasta yang sudah tidak lagi ada di Kota Madiun saat ini. Mulai sudah meninggal atau pindah domisili. Pendataan sekaligus penerbitan kartu baru ini ditargetkan selesai akhir tahun ini. Masyarakat tidak perlu repot mempersiapkan ini-itu. Petugas melalui ketua RT masing-masing akan memberitahu kartu tersebut jika sudah jadi dan siap diambil di kelurahan masing-masing.

‘’Prinsipnya, pemkot terus berupaya memberikan jaminan kesehatan. Entah apapun namanya. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kendati berganti program, secara umum masih sama,’’ ungkapnya.

Peringatan juga diwarnai dengan penandatangan kerja sama universal health coverage (UHC) dengan pihak BPJS Kesehatan. Penandatangan dilakukan langsung Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo dengan Walikota Madiun. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sebab, munculnya UHC ini tak terlepas dari Instruksi Presiden nomor 8/2017 tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (ws hendro/agi/madiuntoday)

#100ThMadiun
#KotaMadiunKarismatik