Madiun – Sesuai arahan dari Walikota Madiun, semua kantor dibawah Pemerintah Kota Madiun harus memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang terbaru secara online untuk menuju Kota Madiun Kota pintar / smartcity. Namun masih banyak kendala yang ada di Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu yang ada di kantor/kecamatan/kelurahan dibawah Pemkot Madiun. Senin (5/11), tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Utama mengevaluasi kendala yang terjadi di PPID Pembantu.

Di Kantor Kecamatan Kartoharjo dan 6 kelurahan yang dikunjungi. Sesuai pengamatan dari tim monev hampir semua kantor tidak memasang papan nama PPID sebagai tanda tempat pelayanan. Dan tidak memilki tenaga ahli sebagai admin yang mengelola informasi kegiatan di kelurahan. “hampir dipastikan kekurangan tenaga ahli untuk menjadi adminnya PPID Pembantu,”ungkap Lurah Kelun Sucipto. Selain itu, karena keterbatasan lahan/bangunan disetiap kantor kelurahan, kesulitan menentukan ruang pelayanan pengaduan informasi. Dan informasi yang yang diunggah diwebsite PPID Pembantu bukanlahinformasi yang terbaru. Banyak halaman PPID Pembantu yang mengunggah informasi kegiatan kelurahan diawal tahun namun tidak ada kelanjutannya.

Camat Kartoharjo dan beberapa Lurah yang dikunjungi tim monev, antusias untuk mendukung adanya pelayanan informasi PPID Pembantu. Karena keberadaan web PPID pembantu tentunya sangat memudahkan ASN dalam melayani pengaduan maupun penyampaian  informasi kepada masyarakat. Tim Monev merespon keluhan dari PPID Pembantu karena sebagai pengelola informasi di PPID Utama di pemkot Madiun. PPID Utama akan terus memantau PPID Pembantu untuk menciptakan keterbukaan informasi dan ifisiensi pelayanan. Hari pertama yang dikunjungi tim monev diantaranya Kantor Kecematan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Pilangbango. (Adit/ppid)