MADIUN – Seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Madiun telah diumumkan sejak Minggu (21/10) lalu. Bagi peserta yang lolos, siap-siap mengikuti tes tahap selanjutnya. Yakni, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun Haris Rahmanudin menuturkan, pelaksanaan SKD akan berlangsung 26 Oktober hingga 17 November mendatang. ‘’Untuk melihat jadwal tes, peserta bisa cek melalui portal resmi Pemko Madiun 24 Oktober nanti,’’ tuturnya saat ditemui di Gedung Diklat Kota Madiun, Senin (22/10).

Dari 3.538 pelamar, ada 3.051 peserta CPNS Kota Madiun yang lolos seleksi administrasi. Sisanya, tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan. Salah satunya, karena nilai IPK kurang dari 3,00. Atau, karena kampusnya tidak terakreditasi sesuai persyaratan.

Saat ini, panitia seleksi CPNS Kota Madiun sedang menyelesaikan persiapan pelaksanaan tes CPNS. Total, ada 400 komputer yang disiapkan untuk kegiatan SKD. Karenanya, peserta akan dibagi beberapa gelombang. ‘’Satu hari maksimal 5 gelombang. Karena Kota Madiun yang lolos 3.051 orang, sisanya tes di hari berikutnya,’’ terang Haris.

Tak hanya Kota Madiun, Wisma Haji juga akan menjadi lokasi tes bagi daerah lainnya di dalam eks Karesidenan Madiun. Yakni, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan.

Dalam SKD, ada tiga soal sekaligus yang diikuti peserta. Yaitu, tes wawasan kebangsaan, psikotes, dan pengetahuan umum. Hasil tes akan langsung diumumkan melalui layar maupun LCD yang tersedia di lokasi tes. ‘’Kami lakukan secara transparan. Tidak hanya peserta, pendamping yang ikut menunggu di luar ruangan tes juga bisa melihat hasilnya,’’ imbuhnya.

Dengan semakin dekatnya jadwal SKD, Haris mengimbau para peserta tes CPNS Kota Madiun untuk lebih giat belajar. Karena, nanti yang terpilih bukan saja mereka yang bisa lolos ambang batas. Tetapi, para peserta yang bisa mendapatkan nilai terbaik dalam tes tersebut. ‘’Karena yang dibutuhkan 174 formasi. Harus benar-benar selektif,’’ ucapnya.

Sementara itu, terkait formasi yang tidak terpenuhi dari alokasi kuota bagi peserta difabel, BKD masih menunggu aturan dari BKN dan Kementerian PAN RB. ‘’Semoga ada kebijakan khusus agar bisa terisi,’’ tandasnya. (WS Hendro/irs/madiuntoday)

sumber : http://madiuntoday.id/