MADIUN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Madiun tahun ini menapaki garis finish. Satu persatu raperda mulai terselesaikan. Teranyar, Raperda tentang usaha pariwisata dan Raperda tentang perijinan bidang kesehatan yang menapaki garis finis. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dua raperda itu langsung dilaksanakan, Senin (16/7/2018) setelah melewati fasilitasi gubernur beberapa waktu lalu.

Asisten 1 Pemkot Madiun Andriono Waskito Murti menyebut tidak banyak perubahan dalam tubuh raperda setelah evaluasi gubernur tersebut. Perubahan kebanyakan sebatas redaksional. Artinya, ada beberapa kata atau kalimat yang direvisi. Namun, secara keseluruhan tidak mengubah makna dan arti aturan yang dimaksud. Dua raperda siap untuk diparipurnakan menjadi perda.

‘’Prinsipnya kami sebagai pemerintah daerah sejalan dengan apa yang diputuskan pemerintah provinsi. Artinya, kami mengikuti apa yang menjadi keputusan provinsi,’’ ujarnya saat RDP bersama DPRD Kota Madiun.

Namun, lanjutnya, pemerintah siap untuk diskusi bersama. Artinya, siap memberikan masukan dan saran jika dipandang perlu ada yang harus disempurnakan kembali. Tak heran, RDP digelar. Apalagi, Pemerintah Provinsi juga manusia yang tidak terlepas dari salah. Tujuannya sama, demi raperda yang optimal melindungi masyarakat jika nanti mulai dijalankan.

‘’Raperda ini nantinya mengatur dan mengikat masyarakat agar tidak dirugikan sekaligus melindungi dari celah hukum. Jangan sampai nanti malah sebaliknya begitu sudah dijalankan,’’ terangnya.

Andriono sengaja mengajak kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam RDP. Itu penting agar masukan optimal. Mulai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan sejumlah dinas lain.

Raperda, kata dia, penting disegerakan. Apalagi, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Andriono tunjuk bukti banyaknya usaha dibidang pariwisata yang bermunculan di Kota Madiun. Begitu juga dengan usaha dibidang kesehatan. Raperda diharap dapat memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan bagi masyarakat.

‘’Prinsipnya pemerintah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (nur/dhevit/agi/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun