MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga maupun badan pemerintahan untuk menerapkan aplikasi berbasis digital. Salah satunya seperti e-pengadaan langsung atau biasa disingkat ePL.

Menanggapi hal tersebut, Pemkot Madiun tak ingin ketinggalan. Mereka memberikan pelatihan agar kinerja lembaga atau badan pemerintahan dapat bersinergi dengan aplikasi digital. Misalnya, training kepada 70 kepala SD dan SMP se-Kota Madiun yang terlaksana di Ruang 13 Pemkot Madiun, Kamis (28/6).

Ada dua jenis ePL yang digunakan. Pertama adalah transaksional. Ini biasanya digunakan oleh pejabat pengadaan dan menggunakan penyedia barang atau jasa yang sudah terdaftar di sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Selain itu, proses pengadaan dilakukan secara lelang.

Sementara, yang kedua adalah ePL non transaksional yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Penyedia barang atau jasa dipilih secara manual. Pengadaan dilakukan secara langsung tanpa lelang. ‘’Seperti belanja langsung ke toko,’’ tutur Kasi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Elektronik Pemerintah Diskominfo Kota Madiun Noor Aflah.

Tata cara penggunaannya diajarkan dalam pelatihan yang dilakukan di ruang 13 mulai pukul 13.00 itu. Para peserta diminta memasukkan seluruh data transaksi yang dilakukan lembaganya mulai periode awal Januari hingga akhir Desember nanti. Dengan demikian, harapannya seluruh transaksi dapat tercatat secara rapi dan akurat.

Bagi peserta yang masih belum memahami penjelasan dalam pelatihan, pemkot menyediakan pelatihan lebih lanjut dengan cara semi privat. Coaching clinic dilaksanakan setiap hari kerja di ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Madiun. ‘’Satu hari satu kelompok isinya 10 orang,’’ imbuhnya. (Dhevit, irs/madiuntoday)

 

#tolakcukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#DBHCHT2018