Anti Korupsi Tak Hanya Sebatas Slogan dan Janji, Jujurlah Kepada Diri Sendiri di Hadapan Illahi

PostHeaderIcon SDM itu Aset, Bukan Beban

JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo mengakui bahwa selama ini PNS selalu dainggap sebagai beban negara. Selain kompetensinya kurang, pengembangannya juga berjalan sendiri-sendiri. “Bahkan kalau orang sekolah di luar negeri, beasiswanya baru turun setelah tiga sampai empat bulan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/09).

Read more...

 

PostHeaderIcon Perdana! IPDN Kemdagri Gunakan CAT-BKN Saring Calon Praja Terbaik

Kendari, Humas BKN – Setengah dari pelamar sudah gugur saat tahapan psikotes, oleh karenanya kami harapkan adik-adik sungguh-sungguh saat menjawab soal yang ada. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Endang Abas saat memberikan pengarahan kepada peserta tes Calon Praja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sesaat sebelum tes dimulai, di pelataran Gedung Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, Sabtu (27/9). Turut hadir Panitia Penerimaan Calon Praja IPDN Kemdagri Syamsul Bachri, Penyelia Computer Assisted Test (CAT) BKN Adi Pamulyo, dan jajaran BKD Provinsi Sulawesi Tenggara. “Kami berharap adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik guna menjalankan tes ini. Jangan ada rasa gugup, tidak usah tengok kanan-kiri, cukup percaya pada kemampuan diri sendiri saja,” ucap Endang di hadapan para peserta tes.

 

Read more...

 

PostHeaderIcon RUU Adpem Disahkan, Tak Ada Lagi Kriminalisasi Kebijakan

JAKARTA - Setelah sempat diskors lebih dari 12 jam, akhirnya rapat paripurna DPR berhasil mengesahkan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi undang-undang di hari-hari terakhir masa bhakti DPR periode 2009 – 2014, Jumat (26/09). Setelah berlakunya undang-undang ini, ke depan tidak ada lagi kriminalisasi kebijakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, kehadiran undang-undang ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum untuk mengenali sebuah keputusan dan atau tindakan sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana. “Pembuat keputusan tidak mudah dikriminalisasi yang melemahkan mereka dalam melakukan inovasi pemerintahan,” ujar Menteri saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah pada rapat paripurna DPR pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Administrasi Pemerintahan di gedung DPR, Jakarta Jumat (26/09). Selain itu, kehadiran undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan sekaligus menjaga agar badan atau pejabat pemerintahan tidak mengambil keputusan atau tindakan sewenang-wenang.

Read more...

 

PostHeaderIcon Reformasi Birokrasi Perlu Diperbaiki, Bukan Dihilangkan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengaharapkan agar pemerintahan baru tetap menempatkan kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama.  Pasalnya, reformasi birokrasi didesain untuk jangka waktu lama dan berkelanjutan.

“Program ini boleh diperbaiki, tapi tidak boleh dihilangkan,” ujar Azwar dalam rapim bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Indonesia (ANRI)  di Kementerian PANRB, Senin (15/09).

 

Read more...