Anti Korupsi Tak Hanya Sebatas Slogan dan Janji, Jujurlah Kepada Diri Sendiri di Hadapan Illahi

PostHeaderIcon PNS Wajib Pakai E-Mail Seragam

Untuk ketertiban dan hindari penyadapan Pemerintah memberlakukan aturan baru untuk aktivitas berkirim e-mail atau surat elektronik bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Mulai kemarin (2/1) seluruh PNS wajib menggunakan e-mail dengan domain @pnsmail.go.id. Aturan tersebut merupakan upaya mempercepat reformasi birokrasi dan antisipasi penyadapan.

Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan Presiden 81/2010. Aturan itu dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 6/2013. Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, saat ini seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah telah menggunakan perkembangan teknologi informasi (TI) untuk menunjang kinerja. "Termasuk layanan e-mail", katanya. Nah, masih banyak domain non pemerintah seperti Yahoo, Gmail, dan sejenisnya.

 

Read more...

 

PostHeaderIcon Dalam Rangka Penyegaran, Walikota Madiun lakukan Mutasi 6 Kepala Sekolah

Penghujung tahun ini, bertempat di Ruang 13 Sekretariat Daerah Kota Madiun ,Selasa (31/12/2013)  Walikota Madiun H. Bambang Irianto,SH,MM Melakukan Mutasi terhadap 6 Kepala Sekolah di lingkup Pemerintah Kota Madiun.

Mutasi merupakan hal biasa dalam suatu organisasi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.Kepada kepala sekolah yang baru dilantik, diharapkan segera melaksanakan kewajibannya di tempat tugas yang baru, segera melakukan koordinasi dengan segenap guru di sekolahnya, karena tugas pendidik kedepan akan semakin berat, demikian yang disampaikan Walikota Madiun dalam sambutannya.

Adapun Kepala Sekolah yang baru dilantik tersebut:

 

1. Drs. Didik Wahyu widayat sebagai Kepala SMAN 3 Kota Madiun

2. Dra. Aida Rusmilati Rachmiastuti,MK.KPd sebagai kepala SMA 5 Kota Madiun

3. Theresia Wnny Yuniwati,S.Pd,M.Pd Sebagai kepala SMP 4 Kota Madiun

4. Drs.Joko mulyono sebagai Kepala SMP 2 Madiun

5. Drs. Sudjadi sebagai Kepala SMA 6 Madiun

6. Drs. Imron Rosidi Sebagai Kepala SMA 1 Kota Madiun

Pelaksanaan Mutasi Kepala Sekolah ini dituangkan dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/82,83,84,855/K/2013 tentang pemindahan, perpanjangan masa tugas dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

 

PostHeaderIcon Paripurna DPRD Kota Madiun, Setujui Prolegda Tahun 2014

Di Ruang Rapat Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (31/12/2013)  Ketua DPRD Kota Madiun, Tohir Rochani, memimpin rapat paripurna DPRD untuk menetapkan dan menyetujui program legislasi daerah tahun 2014. Selain dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun, paripurna ini juga dihadiri oleh segenap anggota Forum Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, Camat,dan lurah Se Kota  Madiun.

Walikota Madiun, H. Bambang Irianto,SH,MM dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan Prolegda ini dan menyetujui Raperda ini. Penetapan Prolegda merupakan amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat peranan Peraturan Daerah yang sedemikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunnannya perlu diprogramkan agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk berdasarkan koridor-koridor yang jelas. Dengan adanya Program Legislasi Daerah, maka pembentukan Peraturan Daerah, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun Pemerintah Daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.

Walikota Madiun menjelaskan Raperda yang menjadi Program Legislasi Daerah Tahun 2014 sebanyak 8 Raperda, dimana 3 Raperda merupakan program legislasi daerah yang belum mendapatkan persetujuan dari DPRD, sehingga dalam program legislasi daerah Tahun 2014 ini dijadikan prioritas utama dalam pembahasannya kedepan.

Adapun Raperda tersebut, adalah:

  1. Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun ;
  2. Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran ;
  3. Kesejahteraan Lanjut Usia ;
  4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pendidikan Non Formal ;
  5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
  6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;
  7. Rencana Detail Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2014-2034 ;
  8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengakhiri sambutannya Bapak Walikota Madiun mengharapkan kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk segera merespon dan menindaklanjutinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan  masing-masing dengan menyiapkan Draft Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Program Legislasi Daerah Tahun 2014. (Humas)

 

PostHeaderIcon Walikota Madiun Sampaikan LKPJ akhir Masa jabatan

Genap 4 tahun 8 bulan kami sebagai Walikota dan Wakil Walikota madiun  periode 2009-2014. Selama itu pula,kita bersama-sama terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk  mewujudkan harapan masyarakat menjadikan kota Madiun sebagai "Windows Display" Jawa Timur Bagian Barat, yaitu sebagai pusat perdagangan ,pendidikan, dan jasa.

Hal ini disamapaikan Walikota Madiun H. Bambang Irianto,SH,MM dalam sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Walikota Madiun masa bhakti 2009-2014 dei Gedung DPRD Kota Madiun Senin (30/12/2013)

Dalam Kesempatan ini Pula ,Walikota Madiun memberikan apresiasi sangat tinggi kepada DPRD Kota Madiun yang telah menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sinergi ini mampu menjalin hubungan kemitraan yang kritis dan membangun.

Secara khusus, juga disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat kota madiun, atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Kota madiun selama empat tahun terakhir.

Dalam penyampaian LKPJ ini secara substansi menjelaskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perkembangan capaian kinerja selama 5 tahun terakhir, meliputi arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan uurusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. (Humas)