Anti Korupsi Tak Hanya Sebatas Slogan dan Janji, Jujurlah Kepada Diri Sendiri di Hadapan Illahi

PostHeaderIcon Presiden SBY Sudah Tandatangani UU ASN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (15/1) lalu telah menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 19 Desember 2013 lalu menjadi Undang-Undang Nomor  5 Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut laman Kementerian PAN-RB, Kamis (16/1), UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

 

Read more...

 

PostHeaderIcon Mulai 2014, Penilaian Perilaku PNS Diperketat

Aturan baru yang mengatur mengenai penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mulai diterapkan mulai tahun depan. Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2011, penilaian akan didasarkan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja PNS.

Di pasal 15 PP tentang Prestasi Kerja PNS itu dinyatakan, bobot nilai unsur SKP 60 persen dan perilaku kerja 40 persen. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasojo mengatakan, dengan sistem yang baru ini setiap pegawai harus memiliki sasaran kerja berupa target kerja yang merupakan turunan dari tugas pokok dan fungsi PNS bersangkutan.

Read more...

 

PostHeaderIcon Padukan Program Kerja, TP PKK Kota Madiun Gelar Rakor Dengan Dewan Penyantun

Tim Penggerak PKK Kota Madiun mengelar Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Dewan Penyantun dan pengurus TP PKK. Tujuannya sebagai sarana koordinasi dengan dewan penyantun tentang pelaksanaan program kerja serta memahami program kerja Tim Penggerak PKK Kota Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Walikota Madiun, Rabu (8/1).

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Ny. Hj. Lies Bambang Irianto mengatakan pihaknya berharap adanya sinkronisasi program kerja TP PKK tahun 2015, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan efesien. Disamping itu, pelaksanaan rakor TP PKK tersebut juga sebagai upaya meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang sinergis dengan dewan penyantun. “Rakor TP PKK ini, sebagai langkah untuk memadukan program kerja tahun 2015 melalui pokja 1 sampai pokja 4. Sehingga, program kerja pada masing-masing SKPD dapat bersinergi dengan kegiatan PKK”, kata Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun yang juga merupakan istri Walikota Madiun.

Diharapkan Ny. Hj. Lies Bambang Irianto, kerja sama antara TP PKK dengan Dewan Penyantun dapat terjalin lebih baik lagi. Sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja PKK dan keberhasilan program-program pembangunan di Kota Madiun.

Sementara itu, Walikota Madiun, H. Bambang Irianto selaku Ketua Dewan Penyantun mengatakan sinergitas antara semua elemen masyarakat dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) diperlukan sebagai priorotas pencapaian program pembangunan. Sehingga, program-program pro rakyat tersebut dapat langsung dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. “ PKK sangat berperan sekali dalam mendukung program pemerintah. Karena keberadaan PKK hingga tingkat dasawisma”, ungkap Walikota Madiun.

Atas kerja keras yang telah dilakukan, Tahun 2013 TP PKK Kota Madiun berhasil menjadi Juara I Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional yang diwakili oleh Kelurahan Tawangrejo. Hal itu, mengundang sejumlah daerah untuk melakukan study banding di Kota Madiun. Beberapa daerah tersebut adalah Balik Papan, Wonosobo, dan Jakarta Pusat.  Sebelumnya, TP PKK Kota Madiun juga telah menerima kunjungan kerja dari Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Pacitan. (Humas&Protokol)

 

PostHeaderIcon Pemkot Madiun Siap Kelola Pajak Bumi dan Bangunan

Terhitung sejak Januari 2014, Pemerintah Kota Madiun  resmi mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.  Ke depan, Pemkot Madiun  diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial.

Pengalihan pengelolaan PBB ini  ditandai dengan dilakukannya penandatanganan berita acara serah terima Penyerahan PBB Perkotaan  dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun  Kepada Pemkot Madiun yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd. di Ruang 13 sekretariat Daerah Kota Madiun, Jumat (3/1/20014)

Pengalihan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat kepada Daerah merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan PBB akan diselengarakan oleh pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengalihan wewenang pemunggutan sebenarnya adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subjek, penentuan besarnya pajak terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak serta pengawasan penyetoranya.

Dalam sambutanya, Kepala Kantor Pajak Pratama Madiun menyampaikan harapanya agar dengan dialihkanya kewenangan pengelolaan PBB ke Daerah, Pelaksanaan Kegiatan bisa lebih optimal dan efektif, selain itu KP Pratama Madiun akan tetap mendampingi Pemerintah Kota Madiun selama kurang lebih satu tahun, sehingga tiap permasalahan terkait PBB bisa tetap dikoordinasikan  ke KP. Pratama Madiun.

Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah merupakan tantangan tersendiri  bagi Pemkot madiun mengingat selama ini Pemerintah daerah hanya melakukan pemungutan saja, sedangkan mengenai pendataan, pendaftaran, penetapan sampai cetak masal SPPT menjadi kewenangan Dirjen Pajak dalam hal ini Kantor pelayanan pajak pratama, ini disampaikan Sekda Kota Madiun ,Maidi Dalam sambutannya setelah pelaksanaan penandatanganan berita acara penyerahan PBB. (Humas)